Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Ketua Komisi II DPRA bidang perekonomian, Irpannusir tidak terlalu kaget jika Aceh kembali ke peringkat pertama sebagai provinsi termiskin se Sumatera.
Sebab, hal itu sudah pernah diingatkan oleh DPRA kepada Pemerintah Aceh untuk memperkuat sektor UMKM.
Namun, saran dari DPRA itu, kata Irpan, tidak menjadi rujukan bagi Pemerintah Aceh untuk menghindari jurang kemiskinan. Ia menyebut, Pemerintah Aceh masih terlalu fokus dengan pembangunan sarana dan prasarana yang belum tentu bisa dimanfaatkan oleh warga dua sampai 4 tahun ke depan.
Menurut data yang dimilikinya, saat ini jumlah UMKM di Aceh berjumlah 425 ribu. Tapi rata-rata mereka tidak tersentuh bantuan dari Pemerintah di saat pandemi Covid. Apalagi anggaran yang dikucurkan lewat APBA di sektor UMKM minim.
“Sektor UMKM lemah sekali. Jumlah UMKM 425 ribu tapi tidak diberdayakan. Buktinya apa, APBA sektor UMKM minim. Bahkan 9 SKPA dibawah komisi II, anggarannya hanya sekitar Rp 800 miliar. Berbeda dengan satu SKPA yaitu di Dinas PUPR yang anggarannya mencapai Rp 1 T,”
“Jadi bagaiamana kita mau mengangkat perekonomian jika yang terus dibangun adalah sarana dan prasarana fisik yang belum tentu ada manfaatnya dalam jangka dua hingga empat tahun ke depan,” kata Irpan, Selasa (16/2).
Pemerintah, lanjutnya harus merubah pola pikir untuk memperkecil angka kemisikinan di Aceh. Caranya, kata Irpan, mengucurkan APBA ke sektor pemberdayaan ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat miskin.
“Tidak memberdayakan sektor UMKM dalam penggunaaan APBA, maka kemiskinan di Aceh tidak akan pernah bergeser dari peringkat satu,” ucapnya.
