Hindari Keterlambatan, Gapensi Subulussalam Minta Proses Lelang Tender Dipercepat

  • Whatsapp
Ketua Badan Pengurus Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi) Subulussalam, Aradhi Karim. (ist)

Subulussalam (KANALACEH.COM) – Ketua Badan Pengurus Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi)  Subulussalam Aradhi Karim mengingatkan, pemerintah agar proses lelang tender pengadaan barang dan jasa Tahun 2021agar dipercepat.

Pernyataan itu disampaikan Aradhi Karim kepada kanalaceh.com, Senin malam (22/2).

Menurut Aradhi, pada tahun sebelumnya ada beberapa kegiatan yang tidak selesai karena proses lelang tender lambat dilakukan, anggaran tidak terserap sepenuhnya. Sehingga kata dia, dapat berpengaruh terhadap hasil kegiatan dan berpotensi merugikan rekanan serta pemerintah daerah.

Baca: Tender APBA 2021 Berjumlah 1.715 Paket Dengan Nilai Rp 2,4 T

“Kita selaku Asosiasi Konstruksi hanya mengingatkan, supaya proses lelang tender di kota Subulussalam bisa dipercepat, mengingat tahun 2020 lalu ada beberapa kegiatan atau proyek konstruksi tidak selesai sehingga berpotensi merugikan rekanan dan pemerintahan kita,” kata Aradhi Karim.

Pihaknya juga tidak bermaksud menyudutkan siapa pun, tapi kata dia, ini demi kebaikan semua pihak, agar tidak terjadi lagi keterlambatan penyelesaian kegiatan seperti beberapa kegiatan tahun sebelumnya.

Saat dikonfirmasi kepada pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Subulussalam menjelaskan bahwa berkas pengajuan User ID dari masing-masing SKPK belum bisa ditindaklanjuti. Sebab, ada rencana perubahan peraturan Perpres tentang Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Terkait ada wacana perubahan aturan Perpres, nanti jika kita buat terburu-buru, dikhawatirkan aturan berubah dan hal itu akan menyulitkan kita semua,” kata kepala LPSE Kota Subulussalam Sekar. Selasa (23/2).

Namun kata sekar, pihaknya tetap berusaha agar secepatnya akan dilakukan lelang tender pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan tahun 2021.

Dikatakannya, SKPK yang sudah masuk untuk pengajuan User ID yakni Dinas PU dan Dinas Kesehatan, akan segera ditindaklanjuti. Bulan Maret tahun 2021 ini direncanakan sudah ditayangkan.

Pihaknya juga berharap kerjasama para SKPK agar segera mengajukan User ID terutama kegiatan yang bersumber dari dana DAK paling diutamakan untuk segera dilaksanakan pelelangan.

Related posts