Jakarta (KANALACEH.COM) – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menerima delegasi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Komite Peralihan Aceh (KPA) yakni Abu Rada, Tengku Ayub dan Juru Bicara Partai Aceh, Azhari Cage. Mereka dipertemukan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil.
Agenda pertemuan itu digelar di ruang kerja Muzani di gedung MPR pada Kamis (24/3) kemarin. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak atas tanah eks kombatan GAM yang diatur dalam perjanjian Helsinki.
Perjanjian Helsinki adalah nota kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Salah satu yang disebutkan dalam perjanjian tersebut adalah hak atas tanah terhadap 3 ribu eks kombatan GAM yang masing-masing dari mereka berhak mendapatkan tanah seluas 2 hektare.
“Baru saja kami menerima penyerahan daftar nama dari 3 ribu nama eks kombatan GAM dari Komite Peralihan Aceh kepada Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan Jalil. Ini merupakan inisiatif kami untuk memfasilitasi demi menjaga komitmen kita bersama untuk menegakkan kedaulatan negara, serta memperkuatkan spirit nasionalisme demi tegak Merah Putih dan keutuhan NKRI,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/3/2022).
Menurut Muzani, hal ini juga merupakan pelaksanaan atas perjanjian Helsinki yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia dengan GAM sebagai upaya penyelesaian konflik Aceh ketika itu. Sehingga, kata Muzani, penting bagi kedua belah pihak untuk sama-sama melaksanakan komitmen tersebut.
“Ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk menjaga keutuhan NKRI. GAM mengakui Indonesia dengan tetap bergabung dalam NKRI dan pemerintah berkomitmen melaksanakan butir-butir yang terpaut dalam itu. Salah satunya mengenai pemberian hak atas tanah kepada 3 ribu eks kombatan GAM untuk satu orang seluas dua ribu hektare,” ujar Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.
Muzani mengatakan Partai Gerindra berkomitmen dalam upaya menjaga kutuhan dan kedaulatan negara. Hal itu sesuai dengan pesan Ketua Umum Prabowo Subianto agar selalu menjunjung tinggi kesetian terhadap bangsa dan negara.
Maka, kata Muzani, penyelesaian terhadap pelaksanaan perjanjian Helsinki harus menjadi komitmen bersama untuk dilaksanakan. Sebab itu juga merupakan bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
“Sejahtera Aceh, Sejahtera Indonesia. Aman Aceh, aman Indonesia. Sebaliknya susah Aceh, susah Indonesia,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Sofyan Jalil mengatakan sesuai dengan petunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) apa yang telah menjadi komitmen dalam perjanjian Helsinki, pemerintah tidak keberatan untuk melaksanakannya. Apalagi hal itu menyangkut dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Aceh.
“Rakyat Aceh adalah orang yang memiliki keuletan kerja dan jiwa enterpreuner yang kuat. Sehingga hal ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi baru di Aceh,” kata Muzani.
Dalam kegiatan tersebut, Muzani turut didampingi oleh sejumlah anggota DPR Gerindra seperti Fadlulloh, M Husni dan Supratman Andi Agtas. (detikcom)
