Jakarta (KANALACEH.COM) – KPK segera melayangkan undangan kepada para ketua umum partai politik (ketum parpol) sekaligus sekjen dan bendahara.
Mereka akan diajak KPK membahas mengenai program pencegahan korupsi KPK, yaitu Politik Cerdas dan Berintegritas.
“Dimulai pada 18 Mei 2022, yaitu kita akan mengundang ketua umum partai-partai, sekjen partai, dan bendahara partai yang akan hadir secara fisik di KPK, sementara yang lain bisa mengikuti secara virtual,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung ACLC (Anti-Corruption Learning Center), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan (12/4).
Untuk hari ini Firli menyebut telah hadir 20 perwakilan parpol sebagai awalan mengenai program itu.
Adapun partai tersebut di antaranya Partai Amanat Nasional (PAN); Partai Beringin Karya (Berkarya); Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Partai Demokrat (PD); Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda); Partai Golongan Karya (Golkar); Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia); Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Partai Nasional Demokrat (Nasdem); Partai Persatuan Indonesia (Perindo); Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Kemudian ada dari Partai Aceh; Partai Daerah Aceh; Partai Nanggroe Aceh; dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh.
“Berikutnya, partai juga memegang peranan penting karena rasanya sampai hari ini tidak ada regulasi yang bisa dibuat tanpa, apakah itu inisiatif dari rekan-rekan legislatif atau untuk tujuan legislatif. Artinya juga sangat dipengaruhi oleh partai politik”
“Karenanya, KPK berkomitmen dan memiliki semangat yang sama untuk menjaga integritas parpol. Karena kita memiliki kepentingan yang sama yaitu mewujudkan tujuan negara,” kata Firli.
“Selanjutnya, kita berharap partai politik nanti akan menjadi agen perubahan, khususnya agen perubahan untuk membangun budaya antikorupsi. Sehingga, kita berharap Indonesia betul-betul bebas dari korupsi,” imbuhnya. [Detikcom]
