(KANALACEH.COM) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim Indonesia tak memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Ia mengaku mendapatkan konfirmasi tersebut saat menghadiri Forum Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu. Karena itu, Mahfud menilai, isu soal pelanggaran HAM di Indonesia hanya ramai di kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Saya juga kemarin ke PBB, apa ada laporan-laporan pelanggaran HAM terhadap komisi tinggi HAM PBB? Enggak ada, Indonesia enggak ada,” kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Kepala Daerah di Kantor Kemendagri, Kamis (16/6).
“Saya ada di situ ketika ketua komisi tinggi HAM PBB itu dia berpidato ada 11 negara laporan HAM bermasalah. Indonesia tidak ada. Jadi yang ramai LSM-LSM di luaran saja,” tambahnya.
Mahfud mengakui banyak kelompok LSM yang melaporkan terkait kondisi HAM Indonesia ke Special Procedures Mandate Holders (SPMH).
SPMH merupakan sekelompok pakar independen yang ditunjuk Dewan HAM PBB untuk memberikan laporan dan masukan kepada Dewan HAM. Namun, menurut Mahfud, laporan LSM soal HAM itu tak sampai ditindaklanjuti oleh Dewan HAM PBB.
“Bahwa banyak LSM dalam negeri lapor ke SPMH itu terima laporan, kalau serius naik ke atas. Tapi Indonesia banyak laporannya tapi enggak ada yang naik ke atas juga. Karena kita imbangi dengan fakta sebenarnya juga,” ujar dia.
Mahfud juga mengklaim PBB tak pernah memiliki keinginan untuk membentuk sebuah tim investigasi tentang keadaan di Papua. Mahfud berpendapat isu itu provokasi di media sosial.
Dia pun menjelaskan jika PBB hendak melakukan investigasi di Indonesia harus melalui undangan resmi dari pemerintah Indonesia.
“Mereka katakan ‘loh kami di sini enggak ada agenda itu’. Enggak ada. Karena yang mungkin Anda baca, kata Dewan HAM, ya mungkin di medsos, provokasi di medsos,” ucap Mahfud.
“Sudah tiga tahun kita enggak ada. Terakhir 2019, tapi enggak serius dan enggak sampai bentuk tim,” tegasnya. [CNN]
