BLANGPIDIE (KANALACEH.COM) – Ratusan mantan tenaga honorer di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) bersatu mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Senin (3/10).
Kedatangan mereka tersebut mempertanyakan SK kontrak yang terputus karena pergantian pimpinan, sehingga tidak bisa mengikuti PPPK.
“Kedatangan kami kesini, meminta DPRK untuk membela hak kami sebagai tenaga kerja di pemerintahan Abdya yang telah terputus SK-nya beberapa tahun yang lalu,” kata salah seorang orator aksi.
Dalam aksi itu, Wakil Ketua II DPRK Abdya Hendra Fadli menyampaikan. Sebelum aksi yang dilakukan hari dirinya sudah duluan menyampaikan kedap pemerintah setempat untuk mendobrak aturan Menpan-RB Republik Indonesia (RI).
“Sebelumnya kami juga sudah menyampaikan kepada Pj Bupati Abdya tentang nasib tenaga honorer yang tidak bisa ikut seleksi PPPK, kerena berbenturan dengan aturan Menpan-RB RI,” jelas Hendra di hadapan peserta aksi.
Pantauan di lokasi, Hendra Fadli mengajak perwakilan aksi masuk kedalam ruangan rapat di Kantor DPRK Abdya untuk mendiskusikan masalah tersebut.
Dalam aksi tersebut ikut hadir, Wakil Ketua I DPRK Abdya, Kapolres Abdya AKPB Dhani Catra Nugraha, anggota DPRK Juli Nardi, Anton Sumarno, Yusran, Sudirman, Agus Samhadi, dan SKPK terkait. Serta puluhan personil TNI/Polri dan Satpol PP ikut mengamankan aksi tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan peserta aksi masih menunggu hasil keputusan rapat di Kantor DPRK Abdya.
