Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Ketua DPR Aceh Saiful Bahri menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan pengelolaan hutan Aceh tahun 2022 bersama dengan direktorat jenderal pengelolaan hutan lestari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di Meuligo Wali Nanggroe Aceh, Rabu (9/11) pagi.
Rapat tersebut di hadiri Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar, Pj. Gubernur Aceh di wakili kadis lingkungan hidup dan kehutanan, serta rektor Universitas Syiah Kuala.
Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar bersama tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membahas terkait pengelolaan hutan di daerah ujung barat Sumatra itu.
Malik Mahmud menyampaikan, tim kajian tersebut juga melibatkan para pakar dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Tim ini ditargetkan selesai melakukan kajian awal pada akhir November 2022.
Kajian awal tersebut, kata Malik, nantinya akan dibahas kembali bersama KLHK dan pihak-pihak terkait. “Dengan pertemuan ini, saya merasa banyak teman untuk membantu kita mengelola hutan Aceh,” katanya.
Malik menyadari bahwa Aceh memiliki hutan yang cukup luas dengan beragam spesies di dalamnya. Meskipun banyak mengalami kerusakan, saat ini Aceh masih menjadi daerah yang memiliki sebaran hutan terluas di pulau Sumatra.
Sebaran hutan tersebut, kata Malik, dihuni oleh beraneka ragam satwa. Terutamanya harimau sumatra, gajah, badak dan orang utan yang jumlahnya kian berkurangan disebabkan kehilangan habitat dan perburuan.
“Kini ada 3,3 juta hektare, atau setara 59 persen kawasan hutan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh,” sebut Malik.
Dari luas tersebut, kata Malik, hanya 2,9 juta hektare yang masih berstatus hutan, dan lebih 400 ribu hektare telah berubah fungsi menjadi non hutan. 1,7 juta hektare di antaranya adalah hutan lindung, dan 710 ribu hektare lebih sebagai hutan produksi.
