(KANALACEH.COM) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat meminta badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) bergerak cepat mengatasi masalah-masalah imigran Rohingya yang terus mendarat di wilayah Indonesia, terutama Aceh.
Ketua UI Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan apabila terjadi pembiaran terhadap pengungsi Rohingya akan berdampak pada stigma Pemerintah Indonesia mengabaikan rasa kemanusiaan.
Hal itu diungkapkan melihat fenomena penolakan warga Aceh terhadap gelombang pengungsi imigran Rohingya yang mendarat di pantai-pantai wilayah mereka.
Dia mengatakan pengungsi Rohingya hanya memerlukan tempat aman. Namun, dia menekankan bahwa Indonesia bukan negara pemberi suaka politik.
“PBB, UNHCR, harusnya segera jangan membiarkan soal pengungsi Rohignya di Aceh atau di beberapa tempat berlama-lama. Hal ini harus segera diselesaikan dengan mengirim para pengungsi ke negara pemberi suaka politik, yang terdekat ada di Australia dan Kanada,” ujarnya setelah Rapat Paripurna Dewan Pimpinan MUI Tahun 2023 di Jakarta, Jumat (17/11) lalu.
Selain itu, Sudarnoto mengatakan pihaknya meminta perwakilan MUI di Aceh untuk berdialog dan mencari solusi agar masyarakat dan otoritas di Aceh dapat mengizinkan pendaratan kapal yang mengangkut imigran Rohingya ke wilayah setempat sebagai bentuk kemanusiaan.
“Perwakilan MUI di Aceh, di Sumatera Utara, ini bisa melakukan dialog dengan pemerintah setempat atau juga mengajak masyarakat lintas agama untuk membahas masalah ini secara lebih mendalam, sehingga jangan sampai terbiarkan. Kalau terbiarkan, akhirnya pemerintah [Indonesia] juga akan disalahkan,” katanya
Sebelumnya, kedatangan gelombang ketiga imigran Rohingya selama November 2023 ke pesisir Aceh mendapat penolakan masyarakat, meski dua kapal sebelumnya sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pidie. [CNN]
