Abdya (KANALACEH.COM) – Himpunan Pelajar Mahasiswa Lembah Sabil (HIPEMALSA) menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) bersama DPRK belum menunjukkan keberpihakan anggaran yang jelas terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Organisasi mahasiswa itu menyoroti belum tuntasnya pembangunan akses jalan menuju pusat perkantoran Kecamatan Lembah Sabil, sementara belanja daerah dinilai masih banyak terserap untuk pos-pos operasional, termasuk perjalanan dinas.
Ketua Umum HIPEMALSA, Tomi Irwandi, mengatakan anggaran daerah seharusnya difokuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar membiayai rutinitas birokrasi. Menurutnya, pembangunan jalan menuju pusat perkantoran Lembah Sabil harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik, mobilitas warga, dan aktivitas perekonomian.
“Kalau anggaran terus diarahkan ke belanja rutin yang tidak berdampak besar, maka daerah akan terus berjalan di tempat. Jalan menuju pusat perkantoran Lembah Sabil bukan sekadar infrastruktur biasa, tetapi kebutuhan mendesak yang akan menentukan kualitas pelayanan dan pertumbuhan wilayah,” kata Tomi dalam keterangannya, Sabtu, 4 Juli 2026.
HIPEMALSA menilai struktur belanja APBK selama ini belum mencerminkan prioritas pembangunan yang produktif. Organisasi tersebut menyoroti besarnya alokasi belanja administratif yang dinilai lebih dominan dibandingkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Tomi, pengelolaan APBK semestinya mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kebermanfaatan publik. Dengan demikian, setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan, pelayanan, dan peningkatan akses yang nyata.
Atas dasar itu, HIPEMALSA mendesak Pemkab Abdya dan DPRK segera mengevaluasi arah kebijakan anggaran dengan mengurangi belanja yang dinilai tidak mendesak serta mengalihkan alokasinya untuk pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan menuju pusat perkantoran Kecamatan Lembah Sabil.
“Jika pemerintah daerah benar-benar berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan, maka keberanian mengubah prioritas anggaran harus dibuktikan melalui kebijakan yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar janji dan kegiatan seremonial,” ujar Tomi.
HIPEMALSA menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada komitmen nyata dari pemerintah daerah. Menurut mereka, pembangunan jalan menuju pusat perkantoran Lembah Sabil menjadi salah satu indikator keberpihakan APBK terhadap kepentingan masyarakat.
