Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menegaskan bahwa dukungan sekitar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana banjir besar bukan merupakan transfer dana tunai ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.
Bantuan tersebut disalurkan melalui berbagai program dan kegiatan Kementan, mulai dari rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penyediaan benih yang langsung diterima para petani.
“Pernyataan Bapak Menteri mendapat perhatian luas dari masyarakat sehingga Pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” kata Nurlis Effendi, di Banda Aceh pada Kamis 6 Agustus 2026.
Karena itu, Pemerintah Aceh menanggapi positif pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memberi masukan dan saran untuk pemulihan sawah dan kebun pascabencana.
Dia menjelaskan bahwa substansi yang disampaikan Menteri Pertanian mengenai dukungan pemulihan sektor pertanian adalah benar.
“Namun, perlu dipahami bahwa mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara,” kata Nurlis.
Nurlis menambahkan, dukungan tersebut tidak seluruhnya berbentuk transfer dana ke kas Pemerintah Aceh, melainkan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan bantuan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh petani.
Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), kata Nurlis, menyampaikan informasi mengenai akumulasi alokasi anggaran dukungan program pemulihan sektor pertanian sekitar Rp 2,5 triliun dari Kementan.
“Informasi ini juga dirilis di website Kementan,” kata Nurlis.
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut bukanlah transferan dalam bentuk dana ke kas Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Anggarannya berada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),” kata Nurlis.
Rinciannya, kata Nurlis, dari alokasi anggaran dukungan program pemulihan sektor pertanian sekitar Rp 2,5 triliun, Rp 515 miliar berada di Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehab sawah sekitar 40.000 hektare melalui dana TP (Tugas Pembantuan).
“Berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Aceh dari Kementerian Pertanian pada 23 Juli 2026, sekitar Rp2 triliun dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian,” kata Nurlis.
“Anggaran itu digunakan untuk alat mesin pertanian dan pembibitan dan perkebunan, seperti bibit padi dan bibit jagung. Provinsi dan kabupaten kota hanya menerima manfaat (barang) dari Kementan,” kata Nurlis kembali.
Lebih lanjut, kata dia, untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi serta pendukung yang anggarannya berada di Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota telah terserap mencapai 47,8 persen dari anggaran Rp 515 Miliar per 3 Agustus 2026.
Nurlis mengatakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengapresiasi dan berterima kasih kepada Menteri Amran dan jajaran atas berbagai upaya dan dukungan terhadap pemulihan pasca bencana pada sektor pertanian dan perkebunan di Aceh.
“Gubernur Mualem menyampaikan langsung kepada Pak Menteri ketika berkunjung ke kediaman beliau Amran di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026,” katanya.
Menurut data terbaru yang disampaikan Pelaksana Tugas Kadistanbun Aceh, Azanuddin Kurnia, lahan sawah terdampak bencana 57.485 hektare. Kategori rusak ringan 27.437 hektar, rusak sedang 13.651 hektare dan rusak berat 16.276 hektare, dan sawah hilang 120 hektare.
Saat ini yang sudah dan sedang berjalan untuk optimasi lahan dan rehabilitasi baik rusak ringan maupun rusak sedang 40.852 hektare.
