Banda Aceh (KANALACEH.COM) — Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Pendistribusian BBM Bersubsidi, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), dan LPG 3 Kg Provinsi Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiga SPBU Banda Aceh.
Sidak yang digelar Jumat (25/9/2026) itu menyasar SPBU Kuta Alam, SPBU Simpang Jam, dan SPBU Lueng Bata. Kegiatan dilakukan untuk mengawasi implementasi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.10.7.3/734/2026.
Dalam pemeriksaan, tim menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu didalami. Di antaranya penggunaan kendaraan secara berulang untuk membeli dan melangsir BBM, penggunaan identitas atau nomor polisi yang tidak sesuai saat transaksi, hingga dugaan penampungan dan penjualan kembali BBM di luar lembaga penyalur resmi.
Temuan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (APH) untuk dilakukan pendalaman sesuai ketentuan. Pertamina menyatakan siap mendukung proses penyelidikan lebih lanjut.
Plh Kepala Dinas ESDM Aceh sekaligus Ketua Tim Satgas, Irwansyah, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan BBM bersubsidi dan JBKP diterima masyarakat yang berhak.
“Pengawasan kami tidak berhenti di titik penyaluran, tetapi juga menindaklanjuti indikasi penyimpangan di sepanjang mata rantai distribusi,” kata Irwansyah.
Dia mengatakan setiap indikasi yang mengarah pada tindak pidana akan dikoordinasikan dengan APH untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, Sekretaris Tim Satgas sekaligus Plt Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Teuku Mukhlis, mengatakan temuan di lapangan akan dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan penyimpangan pada mata rantai distribusi.
“Ketika menemukan indikasi di lapangan, tim tidak berpuas diri hanya menindak di titik awal. Informasi tersebut kami kembangkan dan koordinasikan lintas instansi untuk menelusuri mata rantai penyimpangan,” ujarnya.
Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhori, mengapresiasi pengawasan terpadu yang dilakukan bersama Pemerintah Aceh dan APH.
Menurutnya, kolaborasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Pertamina Patra Niaga menyatakan akan terus mendukung pengawasan bersama Pemerintah Aceh dan APH melalui penyediaan data, informasi, serta koordinasi untuk menjaga ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi energi bagi masyarakat Aceh.
