Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh meminta alat berat disiagakan di sejumlah daerah rawan bencana sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan.
Permintaan itu disampaikan setelah dirinya berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) Aceh dan Sumatera, Tito Karnavian.
Dek Fadh kemudian memimpin rapat bersama sejumlah bupati dan wali kota yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi melalui konferensi video dari Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Rapat turut diikuti Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga serta sejumlah kepala daerah dan SKPA terkait.
Dalam rapat tersebut, kesiapan alat berat, khususnya ekskavator, menjadi salah satu perhatian utama.
Peralatan itu dinilai perlu ditempatkan di daerah terdampak maupun titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sehingga bisa langsung digunakan jika terjadi kondisi darurat.
“Kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Karena itu, alat berat harus disiapkan dan standby di daerah-daerah yang rawan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat bisa langsung digunakan,” ujar Dek Fadh.
Untuk mempercepat dukungan tersebut, ia meminta bupati dan wali kota terdampak segera menyampaikan surat permohonan resmi kepada Ketua Satgas PRR Sumatera.
Permohonan itu nantinya menjadi dasar untuk menginventarisasi kebutuhan alat berat di masing-masing daerah.
Selain alat berat, Dek Fadh menyoroti kondisi sejumlah sungai yang mengalami pendangkalan dan perubahan alur akibat material banjir maupun longsor.
Ia mengapresiasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I yang dinilai telah bekerja dalam penanganan sungai pascabencana.
Namun, menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota juga harus mengambil peran aktif dengan memetakan sungai serta saluran air yang mengalami pendangkalan, penyempitan, atau tertutup material bencana.
“Kami mengapresiasi kerja keras BWS Sumatera I yang terus bergerak menangani sungai pascabencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif. Sungai yang dangkal akibat material bencana harus segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan di akhir tahun,” katanya.
Dek Fadh menegaskan kesiapsiagaan tidak boleh dilakukan setelah bencana terjadi. Normalisasi dan pembersihan sungai di titik rawan perlu dipersiapkan sejak dini, terutama wilayah yang sebelumnya telah mengalami banjir, longsor, maupun sedimentasi berat.
Ia meminta koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, BWS Sumatera I dan pemerintah pusat terus diperkuat.
Menurutnya, kesiapan alat berat, penanganan sungai dan pemetaan titik rawan menjadi bagian penting untuk mempercepat respons sekaligus mengurangi risiko bencana susulan saat musim penghujan.
