Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf lahan Blang Padang ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Langkah ini ditempuh menyusul persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan lahan bersejarah tersebut sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengapresiasi keputusan Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra yang membuka jalan penyelesaian permanen atas polemik lahan tersebut.
“Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Pak Menko Kumham Imipas mengenai pelaksanaan isbat wakaf tersebut,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi dalam keterangannya, Jumat (20/11).
Mualem menilai keputusan Presiden mencerminkan penghormatan negara terhadap sejarah, nilai keagamaan, dan aspirasi masyarakat Aceh.
Menurutnya, jalur isbat wakaf di Mahkamah Syar’iyah dipilih untuk mengunci kepastian hukum agar status lahan tidak lagi memicu sengketa di kemudian hari.
Penyelesaian polemik ini juga dirancang dengan skema kompensasi agar tidak merugikan instansi terkait.
Selain mengembalikan status wakaf Blang Padang, pemerintah pusat menyiapkan lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan RI dan Kodam Iskandar Muda.
“Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan,” ujar Mualem.
Saat ini, Pemerintah Aceh tengah memfinalisasi koordinasi lintas instansi untuk melengkapi berkas permohonan isbat wakaf. Mualem meminta seluruh proses berjalan di koridor hukum demi menjaga hubungan kelembagaan.
“Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh,” tegasnya.
Dasar Surat Menko Kumham Imipas
Langkah pengajuan isbat wakaf ini merujuk pada surat Menko Kumham Imipas bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026 yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI.
Dalam surat tersebut, Menko Yusril menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui pengembalian status Blang Padang menjadi tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Untuk menopang kebutuhan operasional pertahanan, Kementerian Keuangan ditugaskan memfasilitasi pengadaan lahan baru bagi Kementerian Pertahanan RI yang diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda.







