Di Hadapan JK, Trisakti Minta Dijadikan Perguruan Tinggi Negeri

JAKARTA – Wakil Rektor IV Universitas Trisakti Asri Nugrahanti meminta kepada pemerintah agar segera menjadikan Trisakti sebagai perguruan tinggi negeri. Dengan menjadikan Trisakti sebagai perguruan tinggi negeri, maka pengelolaan aset universitas itu diharapkan menjadi lebih jelas. Trisakti pun siap menyerahkan kepada pemerintah pengelolaan asetnya.

“Dengan adanya persetujuan Trisakti menjadi negeri, maka akan ada kepastian pengelolaan aset Trisakti, dan aset yang selama ini kami jaga, akan kami serahkan kepada pemerintah sehingga situasi ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan belajar,” kata Asri di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kampus Trisakti Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Kalla hadir di Universitas Trisakti untuk memberikan kuliah umum yang bertemakan Bisnis, Kebijakan Publik, Enterpreneurship dan Inovasi Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi.

Seperti diketahui, sempat terjadi perebutan aset antara Senat Universitas Trisakti dengan Yayasan Trisakti. Perebutan aset ini pun diwarnai aksi saling gugat kedua belah pihak.

Kepada Kalla, Asri juga menyampaikan undangan agar Wapres menghadiri Dies Natalis Universitas Trisakti pada 30 November mendatang. Ia menyampaikan bahwa Universitas Trisakti berniat menganugerahkan Kalla gelar doctor honoris causa kepada Kalla.

“Memohon kesediaan Pak JK untuk hadir bersama kami untuk menyampaikan orasi ilmiah. Senat juga berniat anugerahkan doctor honoris causa kepada Pak Jusuf Kalla,” ucap dia.

Terkait permintaan Universitas Trisakti ini, Kalla menyampaikan bahwa pemerintah sepakat untuk menyelesaikan hal tersebut. Hal yang perlu dikedepankan, kata Kalla, adalah kesamaan tujuan bahwa lembaga pendidikan harus mengutamakan pembinaan terhadap generasi muda.

Wapres juga berjanji akan mengakomodasi masukan pihak Universitas Trisakti.

“Karena itu apakah pendidikannya dengan sistem khusus, akan kita akomodiasi dan akan diselesaikan segera,” ujar Kalla.

Sumber: KOMPAS.com

Komentar Facebook
Ucapan pelantikan Gubernur dan wakil gubernur dari kantor keuangan