28.2 C
Banda Aceh

Keterlambatan RAPBA 2016: Mengapa? Siapa  yang Dirugikan?

Headline

Secara normatif, RAPBA sudah harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) paling lambat pada 31 Desember 2015. Namun, sebaiknya sudah di-perda-kan per 30 Novermber 2015, sehingga ada waktu selama sebulan (bulan Desember) untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan APBA pada tahun berkenaan. Misalnya, untuk mempersiapkan anggaran kas dan DPA-SKPA, serta SPD (Surat Penyediaan Dana). Lalu, kenapa RAPBA mesti terlambat disahkan?

Keterlambatan pengesahan RAPBA dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

  1. Keterlambatan dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBA, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRA oleh Kepala Daerah.
  2. DPRA tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA/PPAS dan RAPBA. Padahal persetujuan ini menjadi kunci dapat tidaknya proses penyusunan anggaran dilanjutkan ke tahap berikutnya.
  3. Alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRA dengan Kepala Daerah. Hal ini terkadang sama sekali tidak berhubungan dengan proses penyusunan APBA, namun dipaksanakan untuk menjadi penghambat untuk pengesahan APBA.
  4. Keterlambatan evaluasi.

Ketika APBA terlambat diPerdakan, maka yang dirugikan adalah semua pihak. Tak ada yang diuntungkan dengan tidak disahkankannya Perda APBA. Orgasme politik anggota dewan hanyalah sesaat dan jangka pendek, karena sebenarnya mereka mengkhianati konstituennya sendiri dan juga membangun “perangkap” yang kelak akan menjebak mereka sendiri.

Penulis : DR. Syukriy Abdullah, SE, Ak, M.Si. (Dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah)

Berita Terkait

Trending

Satgas Covid Aceh Tak Paksa Warga Harus di Suntik Vaksin

Banda Aceh (KANALACEH.COM) - Tim Satgas Covid Aceh akan memulai vaksinasi pada Jumat, 15 Januari 2021.10 pejabat prioritas akan di suntik pertama lalu diikuti...

Usut pembangunan pabrik kakao di Aceh Tenggara

Kutacane (KANALACEH.COM) - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) mendesak penegak hukum untuk mengusut pembangunan pabrik kakao yang belum difungsikan dan dibiarkan terlantar di Kabupaten Aceh...

Bupati Abdya Menangkan Gugatan Atas Lahan PT.CA

Blangpidie (KANALACEH.COM) -  Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim SH memenangkan gugatan perkara perdata dengan mendaftarkan perkara Nomor 5 / Pdt.G / 2020...

Alasan Pemerintah Aceh Tolak 173 Mahasiswa di Perantauan Penerima Bansos

Banda Aceh (KANALACEH.COM) - Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan, pengiriman bantuan sosial tunai dampak Covid-19 dari Pemerintah Aceh...

Berita Terbaru