Jakarta (KANALACEH.COM) – Para anggota Komisi VII DPR meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Sudirman Said, untuk tidak memberikan izin pengeboran lagi kepada PT Lapindo Brantas. Jika Lapindo kembali melakukan pengeboran, dikhawatirkan akan terjadi bencana semburan lumpur lagi seperti yang terjadi pada 2006.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Hary Poernomo, meminta Sudirman dengan tegas membatalkan kontrak yang dipegang Lapindo di Sidoarjo apapun konsekuensinya.
“Saya melihat di sini pemerintah ada keragu-raguan. Pemerintah harus realistis dan tegas. Kalau ada potensi bahaya, pemerintah mau melindungi masyarakat, batalkan saja kontrak ini. Kita harus berani bersikap, memang berisiko. Jangan nanti Menteri ESDM hanya dipusingkan urusan Lapindo saja,” ucap Hary dalam rapat kerja antara Komisi VII dengan Menteri ESDM, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/1).
Anggota Komisi VII dari Fraksi PPP, Joko Purwanto, mengkritik sikap Lapindo yang bukannya memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur malah ingin melakukan pengeboran lagi.
Berita terkait:
Menteri ESDM Bersihkan Sampah Dipantai Syiah Kuala Banda Aceh
Menteri ESDM Tak Serius Bentuk Badan Pengelolaan Migas Aceh
“Patahan yang timbul kita tidak pernah duga. Banyak sumur-sumur masyarakat yang juga menjadi semburan lumpur. Hentikan ini. Kami meminta pemerintah menghentikan proses pengeboran. Kalau dia (Lapindo) punya uang buat ngebor, bayar hutang saja ke masyarakat,” tukasnya.
Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PKB, Syaikhul Islam, juga meminta Lapindo tak diizinkan mengebor lagi agar tak muncul lagi semburan lumpur panas seperti yang terjadi akibat aktivitas Lapindo sebelumnya.
“Masyarakat Sidoarjo tidak mau kejadian 2006 terulang. Sekarang dia (Lapindo) mau mengebor lagi. Kita realistis saja, dulu dia bertanggung jawab nggak? Saya ingin ini kita hentikan atas nama kemanusiaan, atas nama solidaritas dengan masyarakat Sidoarjo,” tandasnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat, Mulyadi, meminta Lapindo tak diberi izin beraktivitas lagi karena rekam jejaknya yang buruk. “Kebetulan dulu saya di Komisi V yang menangani Lapindo. Banyak sekali yang belum diselesaikan. Menurut hemat kami, ini sangat tidak logis jika melakukan pengeboran lagi di sana,” tuturnya.
Menanggapi permintaan para anggota dewan tersebut, Sudirman Said berjanji, dalam waktu dekat akan mengambil keputusan terbaik demi melindungi masyarakat.
“(Kewenangan) aspek keselamatan di lingkungan ada di kami (Kemen-ESDM). Ketika kami mengetahui itu, kami mengambil sikap seketika hentikan operasi di lapangan. Dalam waktu dekat, pekan depan atau pekan ini akan dilakukan FGD (Focus Group Discussion) supaya kami mendapat masukan dari para ahli. Kami akan lakukan yang terbaik,” tegasnya. [Detik]
