Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdhatul Ulama (Lakpesdam NU) Aceh mengadakan lokakarya perencanaan pembangunan partisipatif bagi aparatur pemerintahan gampong untuk mewujudkan desa inklusi di Sulthan Hotel, Banda Aceh, 22-23 Februari 2016.
Ketua Lakpesdam NU Aceh, Marini dalam rilis yang diterima Kanalaceh.com mengatakan lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan perspektif baru tentang kedudukan desa, perencanaan pembangunan dan penganggaran menjadi tanggung jawab desa.
“Melalui program ini, diharapkan pemerintah desa mampu menggali seluruh potensi yang ada di desa untuk dipergunakan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan warga,” ujarnya.
Marini menambahkan, para peserta terdiri dari perwakilan aparatur dari Gampong Peunayong, Gampong Mulia, Gampong Laksana, dan Gampong Kuta Baru, perwakilan perempuan serta penyandang disabilitas.
“Kita berharap keempat desa ini menjadi contoh desa inklusi di Banda Aceh seperti pembangunan infrastruktur yang responsif terhadap semua unsur baik perempuan, anak-anak, orang lansia, disabilitas dan lainnya,” kata Marini.
Ketua PCNU Banda Aceh, Rusli Daud dalam sambutannya mengatakan perubahan ke arah lebih baik dengan tekad yang kuat merencanakan pembangunan desa haruslah bersifat inklusif, yaitu merespons dan melibatkan semua kelompok etnis, ras, suku, penyandang disabilitas, perempuan dan anak-anak.
“Memajukan gampong melalui sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif hendaknya mampu melahirkan dan menumbuhkan peradaban yang inklusif. Keterbukaan dalam sebuah perencanaan akan memberikan ruang penerimaan sosial yang baik pada kelompok-kelompok rentan atau yang jumlahnya lebih kecil,” terangnya. [Sammy/rel]
