Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengatakan perempuan Aceh memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Sejak dulu, perempuan dinilai berperan penting dalam masyarakat.
“Bukti sejarah menunjukkan kerajaan Aceh pernah dipimpin oleh perempuan secara berturut-turut, yaitu Sultanah Safiyatuddin Syah, Sultanah Zakiyatuddin Syah, Sultanah Kamalatsyah, dan Sultanah Inayat Syah,” sebut Zaini Abdullah dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Minggu (6/3).
Namun, peran perempuan sebagai pemimpin di ruang publik saat ini dinilai semakin berkurang. Hal tersebut dilihat dari sedikitnya perempuan yang tampil sebagai pemimpin di ruang publik. Di DPRA misalnya, hanya 12 orang perempuan dari 81 anggota dewan. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, tercatat keterlibatan perempuan hanya 8,8 persen. Dari 650 kursi tersedia, hanya diisi oleh 57 orang perempuan.
Ditambah lagi dengan realitas banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. “Kita harus lebih peduli pada peningkatan kapasitas perempuan dan kita juga harus memberi perlindungan khusus kepada perempuan,” ujar Zaini.
Zaini berharap para ulama, tokoh adat dan tokoh masyarakat turut aktif menyosialisasikan gerakan kebangkitan perempuan Aceh dan pembinaan keluarga.”Secara bersama-sama kita perlu membangun kesadaran agar tidak terjadi tindakan diskriminasi dalam berbagai hal. Upaya perlindungan juga harus ditingkatkan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak lagi terjadi di Aceh,” tuturnya.
Ketua Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh, Dahlia menyebutkan momentum hari perempuan sedunia yang diperingati pada 8 Maret setiap tahunnat itu bertujuan untuk mengenang kegigihan perempuan di berbagai dunia. “Bagi perempuan Aceh mengingatkan kita peran perempuan dalam sejarah bangsa dan penyebaran agama Islam.”
Dalam pernyataan sikap perempuan Aceh yang dibacakan oleh Niazah A Hamid, Ketua Penggerak PKK Aceh, pemerintah diminta untuk melindungi sepenuhnya perempuan dan memberikan pelayanan maksimal terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
“Pemerintah juga harus melindungi anak dan perempuan dari dampak teknologi negatif,” ujar Niazah. Pemerintah Aceh juga diminta untuk memberikan perhatian menyeluruh kepada perempuan terkait masalah kesehatan dan kebutuhan dasar para perempuan. [Sammy/rel]
