Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh, Wilda Mukhlis mengatakan bahwa anggaran dana desa yang diberikan Pemerintah RI sebesar Rp3,8 triliun untuk seluruh desa atau gampong di Aceh.
Anggaran tersebut, kata Wilda, harus dipergunakan untuk infrastruktur seperti yang dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.
“Kalau bisa 70 persen anggaran dana desa yang diberikan kepada setiap gampong harus dipergunakan untuk infrastruktur bagi gampong yang membutuhkan,” kata Wilda kepada Kanalaceh.com di Banda Aceh, Sabtu (7/5).
Tapi, lanjutnya, jika memang di sebuah desa infrastruktur itu sudah memadai. Anggaran desa itu bisa dialihkan untuk lainnya, seperti pemberdayaan, pembinaan, dan peningkatan finansial masyarakat setempat.
“Jadi dilihat juga situasi kondisi sebuah desa. Tapi jika mengacu pada permintaan Pak Menteri Marwan Jafar itu dimaksudkan pada desa yang belum memadai infrastrukturnya,” jelas Wilda.
Sedangkan gampong yang mendapat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari bupati atau wali kota itu dipergunakan untuk penghasilan tetap para perangkat desa, juga untuk insentif, operasional kantor, dan kebutuhan lainnya.
“Di samping itu, ADD tersebut juga bisa dilakukan untuk bidang pembinaan dan pemberdayaan,” sebut Wilda.
Sementara Sekretaris Apdesi Aceh, Fauzi menjelaskan dana desa yang diberikan Pemerintah RI itu juga harus untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan.
“Bisa memberikan penghasilan tambahan bagi desa. Itu yang diharapkan,” kata Fauzi. [Aidil Saputra]
