Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menyebutkan persoalan kependudukan merupakan pilar utama pembangunan bangsa. Jika persoalan kependudukan tak tertangani dengan baik maka semua program pembangunan lain-lain akan sia-sia.
“Pembangunan bangsa harus dimulai dari masalah kependudukan ini,” ujar gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Bidang Keistimewaan, Pembangunan dan Ekonomi Sekretaris Daerah Aceh, Azhari Hasan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Aceh Tahun 2016, di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Sabtu (28/5).
Azhari menjelaskan, salah satu visi pemerintah adalah membangun Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri, berlandaskan Undang-undang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki. Mengatasi persoalan kependudukan adalah salah satu cara mewujudkan visi tersebut.
Lanjutnya, upaya mewujudkan visi pemerintah tersebut harus juga sejalan dengan visi BKKBN, yaitu menjadikan BKKBN sebagai lambaga yang handa ldan dipercaya dalam mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
“Hanya dengan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali, maka pemerintah akan mudah merancang program bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pemerintah Aceh, lanjut Azhari, bekerjasama dengan BKKBN saat ini tengah mematangkan grand desain pembangunan kependudukan di Aceh. Persoalan pengendalian penduduk sebenarnya sudah dilakukan sejak masa orde baru—Presiden Soeharto kala itu membuat program transmigrasi.
“Namun pasca era orde baru fokus pengendalian penduduk tersebut sedikit bergeser. Di era sekarang—masa Pemerintahan Joko Widodo, masalah ini kembali menjadi prioritas pembangunan nasiolnal yang termaktub dalam program nawacita,” jelas Azhari.
Ia menyebutkan, ada tiga faktor utama yang harus diperhatikan terkait persoalan kependudukan, yaitu pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan migrasi penduduk. Jika jumlah penduduk tak dikendalikan akan berdampak pada makin tingginya semua pembiayaan.
“Jika itu terjadi akan berdampak pada krisis yang pada akhirnya akan menyebabkan tidak tercukupinya potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia,” demikian Azhari. [Aidil/rel]
