Meulaboh (KANALACEH.COM) – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkirakan potensi perikanan daerah itu mencapai 30.000 ton dan belum tergarap maksimal karena masih serba keterbatasan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat Muhammad Iqbal mengatakan, selama ini potensi perikanan tersebut belum tergarap maksimal karena keterbatasan armada, alat tangkap serta belum tertata zona budidaya dengan baik.
“Potensi 30 ribu ton itu sudah mencakup laut, sungai dan darat, selama ini produksi perikanan nelayan kita sangat kecil seperti kemarin itu 14 ribu ton/tahun. Dari semua sentra produksi hanya mampu 30-32 ton per hari,” katanya dalam konferensi pers di Meulaboh, Sabtu (16/7).
M Iqbal menjelaskan, ketersediaan sumber daya perikanan dan sumber daya manusia sudah terbilang seimbang, hanya saja produktivitas nelayan masih rendah karena kurangnya sarana prasarana, baik untuk laut, sungai maupun budidaya.
Aceh Barat memiliki luas pantai untuk sentra produksi perikanan tangkap 5,5 kilometer, memiliki enam unit Tempat Pendaratan Ikan (TPI), kemudian memiliki banyak lokasi pembudidayaan perikanan air tawar namun terpencar-pencar, sementara untuk ikan sungai juga masih terbatas kawasan zona tangkap.
Saat ini lebih dari 600 kapal nelayan untuk perikanan tangkap tersedia, namun sebagian besar masih berkapasitas 5 Grosstone (GT), kapal motor ukuran itu secara ketentuan tidak bisa berlayar jauh menangkap ikan yang bernilai ekonomis, apalagi untuk sampai ke kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
“Sementara untuk perikanan tangkap, nelayan kita masih sangat membutuhkan armada kapal berkapasitas lebih besar dan yang lebih penting lagi adalah tersedianya infrastruktur yang lebih optimal,”sebutnya.
Lebih lanjut dikatakan, saat ini proses pembangunan pelabuhan Samudera di Kuala Cangkoi, Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan sudah bisa dilakukan setelah tuntasnya proses pembebasan lahan masyarakat di lokasi itu seluas 5,5 hektare.
Kemudian untuk perikanan budidaya, sebut Iqbal, dirinya berencana akan menata kembali kawasan zona produksi dan membuat suatu pemetaan yang khusus, tidak dibenarkan lagi membuat secara terpisah-pisah sehingga sulit terpantau aktivitas.
Demikian halnya untuk tingkat pemberdayaan masyarakat nelayan akan terus dilakukan dengan menghidupkan kembali koperasi nelayan dan mencarikan peluang-peluang mendapatkan bantuan untuk nelayan dari pemerintah pusat. [Antaranews]
