Jakarta (KANALACEH.COM) – Jelang pembacaan nota keuangan dan penetapan APBN 2017, pemerintah diminta untuk meninjau kembali beberapa kebijakan tahun ini.
Sebab, dikhawatirkan kebijakan yang tidak berjalan mulus di tahun 2016 dapat mengganjal keuangan negara pada tahun 2017 mendatang.
Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, mengatakan terdapat beberapa sektor yang perlu perhatikan lebih lanjut oleh Presiden Joko Widodo. Terutama adalah tax amnesty dan PMN BUMN.
Kedua kebijakan yang telah dijalankan tahun ini dikhawatirkan akan menghambat penerimaan dan belanja negara pada 2017 apabila tidak sukses dilakukan.
Selain itu, pemerintah juga diimbau untuk berhati-hati terhadap defisit anggaran pada tahun mendatang. Pasalnya, menjelang akhir 2016, terdapat potensi defisit anggaran hingga Rp218 triliun.
“Dalam hal defisit anggaran, meskipun ada kekurangan Rp401 triliun, namun pemerintah tampaknya akan menutupinya dengan utang luar negeri sebesar Rp273 triliun tahun ini. Padahal kalau dana tersebut dapat digunakan untuk menutupi defisit APBN tahun ini, maka kita bebas dari ketergantungan asing,” jelasnya di Jakarta, Senin (15/8).
Selain itu, pemerintah juga harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam RAPBN 2017. Terutama untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin.
“Pada 2015-2016 pemerintah telah mengabaikan (belanja fungsi) mandatory program untuk masyarakat. (Anggaran) pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan pelayanan umum justru dikurangi. Belanja keamanan dan fungsi pertahanan ditingkatkan,” tuturnya. [Okezone]
