Jakarta (KANALACEH.COM) – Pemerintah tengah membuka diri untuk masuknya investasi asing ke Indonesia. Ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus mengupayakan perbaikan iklim investasi, termasuk kepastian hukum dan transparansi dalam berbisnis.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga berharap adanya transparansi dalam investasi di sektor perikanan. Hal ini mengingat, luasnya potensi bisnis yang dimiliki oleh sumber daya laut Indonesia. Adanya transparansi dapat memacu pertumbuhan investasi, dan bisa meningkatkan daya saing produk.
“Saya ingin memulai sebuah portofolio yang terbuka, supaya investor mau masuk. Supaya orang mau melakukan bisnis. Kalau tidak bagaimana mau menarik orang. Pemainnya itu-itu saja. Untuk satu saat, si pemain mungkin senang karena there’s no competition. Tetapi di negeri luar kompetisi itu penting. Mereka memacu increase of productivity and quality. Kalau tidak ada kompetisi, ya tidak jalan,” ujar dia pada acara Pre Event Gathering 6th Indonesian Pearl Festival di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (12/10).
Contohnya dalam proses tender industri perkapalan. Menurut dia, seharusnya bisa dilakukan lebih terbuka dalam melakukan pembagian jatah. Hal ini berpotensi menimbulkan bisnis yang tidak transparan.
“Seperti di kapal, ada pemain-pemain industri perkapalan, banyak ditenderkan tapi kuantitasnya dicecer sedikit-sedikit. Akhirnya bisnis itu tidak feasible. Karena tidak feasible, orang tidak mau ikut, harga tidak kompetitif lagi. Ini yang harus dibuat pola dan pattern-nya untuk lebih baik. Betulkan cara-cara lelang. Dan making sense. Soalnya kadang-kadang kita sudah transparan, but things doesn’t make sense,” tutur dia.
“Bisnis lain pun sama. Apa booming sebentar saja langsung hilang. Itu karena konsistensi tidak ada. Sustainability, proses dari produksi, dari monitoring quality dan approach kepada pasar tidak dijaga,” tambahnya.
Ia pun berharap para pengusaha dapat lebih memperhatikan hal seperti ini, dan bisa memanfaatkan keterbukaan yang dimiliki menjadi peluang. Sektor perikanan sendiri telah ditetapkan oleh Presiden bersama dengan sektor pariwisata menjadi andalan dalam membangun pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perikanan juga butuh transparansi dengan traceability. Kalau anda tidak jelas tangkapnya di mana, Eropa nggak mau beli yang tidak traceability. Begitu ketahuan produk ilegal, langsung kartu kuning. They dont interested anymore. At the end of the day, it will kill your business,” ujar dia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri aktif menggelar acara forum investasi dan bisnis bidang kelautan dan perikanan yang diadakan setiap tanggal 11 hingga 12 setiap bulannya. Forum ini menjadi jembatan antar pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, baik asing maupun dalam negeri. Susi pun berharap, forum ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang dalam membangun bisnis lebih besar lagi dan menghimbau tidak mengikuti jalannya birokrasi pemerintah yang cenderung mempersulit regulasi dan memeras investor.
“Jadi saya pikir bisnis forum ini drivennya harus bisnis common sense bukan birokrat common sense. Kalau birokrat common sense ya nggak jadi-jadi bisnisnya. We action, we take up further, follow up. One year business forum, at the end of December target transaksinya berapa, dan kredit tersalurkan berapa,” pungkasnya.[Detik]
