Jakarta (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo di Jakarta, Kamis (13/10). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zaini melaporkan kondisi kekinian Aceh, termasuk kesiapan Provinsi Aceh menggelar Pilkada tahun 2017 mendatang.
Gubernur menyebutkan, banyak hal yang dibicarakannya dengan Mendagri. Di antara yang dibahas adalah kesiapan Aceh menyukseskan pemilu nanti. Selanjutnya, adalah selesainya pelantikan Komisioner Komisi Independepen Pemillihan (KIP) Aceh Timur tanpa ada gejolak apa pun. “Yang pasti kita memberi laporan bahwa Provinsi Aceh siap melaksanakan Pemilu nanti,” ujar gubernur.
Gubernur ikut melaporkan terkait penolakannya atas dua qanun yang disahkan DPR Aceh dalam sidang paripurna 7 September lalu. Kedua qanun tersebut, adalah Perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Walikota serta Qanun Zakat Infak dan Sedekah (ZIS).
Alasan gubenur menolak Qanun Pilkada tersebut, karena anggota DPR Aceh dinilai tidak akomodatif dan komit denga apa yang telah diusulkan tim eksekutif dan disepakati dalam pembahasan tingkat pertama. Namun yang yang di dalam pembahasan bersama dan telah disetujui pula secara bersama tersebut (antara eksekutif dan banleg DPR Aceh) oleh DPR ACeg tidak dimasukkan dalam sidang paripurna. “Kita konsultasi juga dengan Kemendagri terkait belum adanya kesepakatan terkait hal itu,” ujar gubernur.
Selain itu, gubernur juga berkonsultasi terkait pengusulan calon pelaksana tugas harian (Plh) bupati dan wali kota yang bupatinya ikut kembali sebagai calon dalam pemilu nanti.
Asisten I Setda Aceh, Muzakkar A. Gani menyebutkan, Gubernur Zaini juga melaporkan kondisi pembangunan Aceh kepada Tjahyo Kumolo, seperti pembangunan Bendungan Keureuto di Paya Bakong Aceh Utara. Gubernur, kata Muzakkar, meminta masukan dan dukungan pemerintah pusat terkait pembangunan Aceh. Gubernur juga menyinggung kekhususan Aceh, yang harus dihormati bersama, sehingga pembangunan di Aceh bisa berjalan lancar.
“Kekhususan Aceh harus dihormati. Apa pun perubahan regulasi yang ada kaitannya dengan kekhususan kita, jangan langsung diambil keputusan. Silakan terlebih dahulu konsultasi dengan kita,” kata Muzakkar mengutip pembicaraan gubernur dengan Mendagri Tjahyo Kumolo.
Selain Muzakkar, dalam rombongan ikut hadir Kepala Dinas Keuangan Aceh Jamaluddin, Kepala Biro Umum Setda Aceh serta Kepala Perwakilan Aceh di Jakarta. [Randi/rel]
