Jakarta (KANALACEH.COM) – Perwakilan berbagai ormas keagamaan yang mendesak Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama (Ahok) diadili gagal bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi lebih memilih meninjau proyek kereta di Bandara Soekarno-Hatta, ketimbang menemui demonstran.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan, kegiatan Jokowi meninjau proyek tersebut hanya lah pencitraan dan kamuflase saja.
“Blusukannya hanya pencitraan dan kamuflase. Sementara rakyat yang datang ke istana dengan konten aspirasi yang mendasar malah ditinggalkan,” kata Sodik saat dihubungi, Jumat (4/11).
Menurutnya, kondisi ini menguatkan tudingan Jokowi memberikan perlindungan hukum kepada Ahok. Seharusnya, Jokowi memperhatikan aspirasi pendemo ketimbang blusukan ke luar Istana.
“Menguatkan dugaan orang bahwa Jokowi tidak berani bertindak kepada Ahok karena Ahok pegang banyak kartu mati Jokowi,” tegasnya.
Sodik berharap, Jokowi segera memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera mengusut kasus pencemaran agama yang dilakukan Ahok. Ini penting untuk membantah tudingan perlindungan Jokowi untuk Ahok.
“Saya harap Jokowi segara memerintahkan aparat untuk memproses Ahok secepatnya sebagai bentuk menghargai aspirasi masyarakat dan untuk membantah dugaan dan pikiran 2 seperti tadi (dipegang kartunya oleh Ahok),” tandasnya.
Apalagi, tuntutan dari pendemo sangat baik dan dijamin oleh konstitusi. Wakil Ketua Komisi VIII berujar tuntutan penegakan hukum kasus Ahok adalah satu upaya menjaga kerukunan beragama.
“Mereka sangat bagus dan konstitusional yakni penegakan hukum bagi penista agama dan perusak kerukunan beragama dan pengacau keutuhan NKRI,” pungkasnya. [Merdeka]
