Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Para kepala mukim yang tergabung di Kabupaten Aceh Besar menilai konsensi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Aceh Nusa Indrapuri ini telah menjadi permasalahan bagi masyarakat sejak berdirinya pada tahun 90-an yang hingga kini belum memberikan konstribusi positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie.
Kepala Divisi Advokasi Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA), Efendi Isma mengatakan, belum lama ini mereka para mukim di Kabupaten Aceh Besar yang wilayahnya berbatasan dengan konsesi HTI berkumpul dan bersepakat untuk meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut izin konsesi HTI tersebut.
“Karena tidak memberikan manfaat malahan memberikan mudharat kepada masyarakat adat Aceh,” kata Efendi dalam rilis yang diterima Kanalaceh.com, Selasa (6/12).
Lanjutnya, para kepala mukim ini melihat pengelolaan hutan oleh perusahaan-perusahaan besar tidak memberikan manfaat bagi masyarakat adat, konflik yang terjadi selama ini selalu merugikan masyarakat.
“Disatu sisi kebutuhan akan lahan semakin mendesak sehingga konflik batas menjadi persoalan klasik dan dalam hal ini selalu masyarakat yang dikalahkan,” ujarnya lagi.
Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal (adat), sambungnya, telah terbukti mampu menjaga dan mempertahankan kawasan hutan dari kehancuran akibat okupasi dan konversi menjadi perkebunan (sawit).
Indikator bencana juga menjadi catatan kelam perjalanan pengelolaan kawasan hutan oleh pemerintah, sehingga diperlukan penataan ulang (tata ruang hutan) yang berpihak kepada masyarakat adat dan lingkungan.
Dikatakan Efendi, para kepala mukim berharap kawasan hutan di Aceh Besar menjadi prioritas utama perubahan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat.
“Pemerintah tidak lepas tangan dan harus bersama dengan masyarakat adat memperkuat pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik,” pungkasnya. [Aidil/rel]
