Lhoksukon (KANALACEH.COM) – Proyek pengerasan jalan baru yang menelan dana ratusan juta rupiah yang bersumber dari dana APBK Aceh Utara tahun 2016 lalu, sudah penuh dengan lubang dan lumpur.
Pembangunan perkerasan jalan Ule Buket -Plu Pakam yang merupakan jalan akses utama untuk penghubung antar desa di Desa Ule Buket , Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, dinilai dikerjakan asal jadi.
Salah seorang warga setempat sangat kecewa dengan pelaksanaan pembangunan jalan tersebut, yang terkesan amburadul dan asal jadi.
“Pengerjaannya diduga asal jadi tanpa mengutamakan kualitas. Baru siap di kerjakan, jalan tersebut telah rusak dan bergelombang, berlumpur, lebih parah dari jalan yang sudah ada dan sangat susah di lewati,”keluh salah seorang warga yang tidak ingin namanya disebutkan, Senin (9/1).
Ia berharap agar pihak-pihak yang terkait dapat melakukan langkah nyata, untuk secepatnya menyelesaikan masalah kerusakan jalan yang baru siap itu.
Sementara itu, Kepala Desa Ule Buket, Muhammad Azmi mengakui saat kerap menerima keluhan dari warganya terkait jalan tersebut. Kebanyakan masyarakat di desa itu menggunakan jalan tersebut untuk mengangkut hasil panennya, mobil sering tersangkut karena licinnya lumpur,
“Kita harap pelaksana proyek tersebut agar segera memperbaiki atau merehap kembali jalan ini, mengingat kondisinya semakin hari semakin parah, serta juga untuk mengantisipasi jatuh korban,” ujarnya.
Dikatakannya, dampak kerusakan itu, menghambat kelancaran kendaraan untuk mengangkut hasil pertanian guna dipasarkan kepusat kecamatan. Padahal, Desa Ule Buket dan Plu Pakam, merupakan salah satu desa lumbung penghasil beragam jenis komoditi pertanian diwilayah Kecamatan Tanah Luas.
Saat dimintai tanggapannya terkait jalan tersebut, Direktur LSM Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM) Muhammad Azhat mengatakan, proyek pengerasan jalan tanpa plang proyek ini juga menjadi pertanyaan ditengah masyarakat yang saat ini kritis menyikapi dan mengawasi pekerjaan yang bersumber dari uang rakyat.
“Plang itukan sudah menjadi kewajiban agar masyarakat mengetahui siapa yang mengerjakan dan berapa nilai anggarannya,” ungkapnya.
Azhar meminta pemerintah setempat seharusnya melakukan pengecekan atau pengawasan dibawah, jangan hanya memberikan pekerjaan kepada kontraktor yang tidak jelas.
“Pekerjaan inikan menggunakan uang Rakyat. Jadi pekerjaan yang tidak sesuai kontrak jelas sudah merugikan masyarakat,” pintanya. [Rajali Samidan]
