Jakarta (KANALACEH.COM) – Komisi Pemberantasan Korupsi didesak segera merespon nama-nama yang disebutkan dalam dakwaan kasus korupsi pengadaan identitas elektronik (e-KTP) yang telah merugikan uang negara Rp 2,3 triliun.
“Segera terbitkan sprindik dan panggil nama-nama yang disebut dalam dakwaan apabila terbukti tetapkan sebagai tersangka. Namun apabila tidak terbukti, umumkan dan klarifikasi nama baiknya,” jelas Fungsionaris DPP Partai Golkar Samsul Hidayat, Selasa (14/3).
Menurutnya, Golkar sangat dirugikan jika KPK tidak juga memberikan klarifikasi terhadap ketua umum maupun kader yang namanya disebut menikmati uang korupsi proyek tersebut. KPK hendaknya menghindari politik praktis dan melakukan penegakan supremasi hukum secara transparan.
Karena itu, DPP Golkar maupun Fraksi Golkar DPR harus mendesak KPK melakukan tahapan hukum pasca pembacaan dakwaan pada sidang perdana pada 9 Maret lalu.
“Kalau DPP maupun Fraksi Partai Golkar merasa ini hanya sebuah fitnah atau manufer politik. Ya bereaksi buat sanggahan atau somasi dan segera mendesak KPK keluarkan sprindik sehingga partai tidak terbelenggu,” kata Samsul.
Dia pun menambahkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Siapapun kader Partai Golkar yang terlibat harus siap mempertanggungjawabkan, termasuk ketua umum.
“Tetapi apabila tidak bersalah dan ini hanya bentuk manuver maka kader Partai Golkar akan melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan,” tegasnya. [Rmol]
