Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dari beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Aceh melakukan aksi menuntut Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar diselesaikan secara tuntas.
Menurut mereka, UUPA masih berupa cek kosong yang diberikan kepada rakyat Aceh.
Koordinator aksi, Jaili Farman mengatakan UUPA belum sepenuhnya direalisasikan oleh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.
“UUPA bukan milik sekelompok orang dan bukan milik pejabat,” katanya saat berorasi di depan kantor Gubernur Aceh, Senin (3/4).
Maka dari itu, sambungnya, UUPA jangan sampai dijadikan sebagai alat kepentingan yang dimainkan oleh sekelompok orang. Masih banyak yang harus di benahi oleh pemerintah itu sendiri. “Polemik bendera Aceh masih belum kunjung usai,” sebutnya.
Padahal kata Jaili, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan bendera Bintang Bulan menjadi Bendera Aceh namun sekarang terjanggal di pusat.
“Jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri,” katanya.
Selain itu, kata Jaili, pihaknya juga meminta kejelasan dari Pemerintah Aceh tentang PP pengelolaan Migas Aceh. PP kewenangan Aceh yang bersifat negatif dan Perpres tentang pertanahan.
Pantauan kanalaceh.com di lokasi, aksi berlangsung sekira pukul 10.15 WIB tersebut dikawal ketat oleh pihak keamanan. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan anggota Satpol PP yang bertugas. Setelah melakukan orasi di kantor Gubernur Aceh, puluhan mahasiswa tersebut melanjutkan tuntutan mereka ke kantor DPRA. [Fahzian Aldevan]
