Aceh sering padam listrik, Ombudsman: Irwandi-Nova harus memberesinya

Ombudsman: Sejauh ini tes CPNS di Aceh masih bersih
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin. (Kanal Aceh/Randi)

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin berharap kepada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah untuk fokus memberesi permasalahan listrik di Aceh.

“Jangan sampai listrik Aceh tergantung pada pada Provinsi Sumatera Utara. Lepaskan interkoneksi. Bangun pembangkit,” kata Taqwaddin melalui rilis yang diterima, Rabu (5/4).

Dia menambahkan, di masa Irwandi nanti harus undang investor asing jika tak ada investor nasional yang bagus dan mau bekerjasama dipermasalahan listrik. “Jika perlu, rakyat juga akan setuju jika dana APBA digunakan untuk pembangunan listrik Aceh,” ujar Taqwaddin.

Selanjutnya, tambah Taqwaddin, secara nasional dan konstitusional perlu pula diupayakan agar kebijakan monopoli PLN dapat diakhiri. Hal ini penting guna memotivasi agar kinerja PLN menjadi lebih baik jika mereka ada pesaing, apalagi jika kompetitornya adalah bisa berkinerja lebih produktif dan profesional.

Menurutnya, tolak ukur utama bagus tidaknya pelayanan publik tergantung pada listrik. Jika listriknya mati maka semua urusan menjadi kacau balau.

“Pelayanan medis di rumah sakit bisa terganggu, pasien kegerahan, bedah operasi tak bisa dilakukan,” jelasnya.

Kemudian, begitu pula dengan pelayanan pendidikan. Gara-gara mati listrik terpaksa kuliah ditiadakan karena hampir semua ruang kelas di kampus pakai AC, dosen mengajar menggunakan laptop dan LCD.

“Gara-gara mati listrik Ujian Nasional Berbasis Komputer jadi berantakan. Jadi semua sektor pelayanan publik jadi terganggu akibat permasalahan listrik,” katanya.

Lanjutnya, Indonesia sudah 71 tahun merdeka, namun listrik saja belum mampu diurus. “Sangat mengecewakan. Pemerintah gagal dalam menerangi rakyat,” tegasnya.

Pemadaman listrik ini, menurut dia, bukan hanya persoalan PLN, tapi permasalahan pemerintahan. Maka, pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bersama DPR RI dan DPRA harus perduli dan menemukan solusi atas permasalahan listrik. [Aidil/rel]

Related posts