Jakarta (KANALACEH.COM) – Manuver Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang balik mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup mengejutkan. Banyak pihak meragukan niat Hary Tanoe itu.
Partai Perindo memastikan langkah Hary Tanoe mendukung Jokowi tidak ada kaitannya dengan kasus yang tengah mendera bos MNC Group itu.
Hary Tanoe diketahui berstatus tersangka dalam kasus SMS yang diduga bernada ancaman terhadap jaksa Yulianto. Dia dijerat Undang-Undang ITE. Hary Tanoe membantah anggapan mengirim SMS ancaman terhadap Yulianto.
“Nggak ada urusan dengan itu. Ini kan politik dan kebangsaan. Tidak bisa diterjemahkan dengan kasus apa pun. Beliau punya semangat mengabdi dan loyalitas kepada bangsa ini,” jelas Sekjen Perindo Ahmad Rofiq kepada wartawan, Rabu (2/8).
Pertimbangan Hary Tanoe mendukung pencapresan Jokowi pada 2019, menurut Rofiq, murni karena satu visi. Ia menegaskan tidak ada agenda lain terkait manuver politik tersebut.
“Ketua Umum memberikan pesan kepada publik bahwa Partai Perindo sedang mempertimbangkan untuk pencapresan dan dukungan ke Pak Jokowi,” ucap Rofiq.
Langkah Hary Tanoe tampaknya tak main-main. Sebelum menyatakan dukungan, dia ternyata sempat melakukan pertemuan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo selama sekitar 5 jam. Pembicaraan seputar soal kinerja Jokowi.
“Saya semalam (Selasa, 1 Agustus 2017) 5 jam sama Pak Hary Tanoe. Tidak membicarakan soal itu (dukungan ke Jokowi), ya. Tapi kita mengevaluasi kinerja Pak Jokowi,” ungkap Tjahjo saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8).
Tjahjo mengaku terkejut terhadap sikap Hary Tanoe yang langsung mengumumkan ke media soal dukungannya terhadap Jokowi. Hal yang sama disampaikan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
“Kenapa sekarang jadi dukung pemerintah?” kata Puan heran, Rabu (2/8).
Banyak keraguan muncul dengan manuver Hary Tanoe. Sebab, selama ini Hary Tanoe diketahui selalu mendukung partai oposisi dan kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Partai-partai pendukung Jokowi angkat bicara.
“Semua tahu latar belakang Pak Hary Tanoe, yang biasanya kencang ke pemerintah, lalu kemudian sekarang memberikan dukungan,” sebut Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (2/8).
PKB pun menilai dukungan Hary Tanoe tidak signifikan. Sebab, Perindo tak memiliki kursi di DPR, yang dapat membantu Presiden Jokowi maju kembali di Pilpres 2019.
“Fakta politiknya belum (signifikan) karena Perindo kan belum pernah ikut pemilu. Untuk menentukan (jumlah) kursi maju atau tidaknya capres juga belum bisa, kan?” urai Wasekjen PKB Daniel Johan.
PDIP sendiri berharap dukungan Hary Tanoe tulus untuk Jokowi. Namun PDIP menyebut banyak penafsiran yang muncul terkait tujuan HT tersebut. Namun PDIP enggan ikut dalam fenomena itu.
“Katanya ini siasat politik Perindo, macam-macamlah. Orang kan bisa selalu pakai ilmu mengaitkan, ya. Ada yang bilang terbelit hukum, ada yang bilang utangnya mau jatuh tempo, ada yang bilang supaya dapat kursi atau masuk ke Senayan harus mengusung calon yang teruji, terbukti, macam-macamlah,” tutur Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.
Apa pun tujuan Hary Tanoe, Menko Polhukam Wiranto memastikan proses hukum kasus dugaan SMS ancaman tetap berlanjut. Proses hukum tidak dipengaruhi langkah politik Hary Tanoe mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.
“Tidak (berpengaruh). Sebenarnya kalau dukung-mendukung itu biasa, ya. Perubahan kebijakan partai itu juga hal yang sangat biasa,” tegas Wiranto. [Detik.com]
