Jakarta (KANALACEH.COM) – Anggota Tim Pemantau Otsus Aceh, Papua dan Daerah Istimewa Yogyakarta DPR, Nasir Djamil akan menyampaikan memorandum penolakan Proyek instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari tokoh ulama dan keturunan para raja Aceh ke pimpinan wakil rakyat di Senayan, Jakarta.
“Memorandum secara tertulis, salah satunya akan disampaikan ke DPR. Di DPR itu ada tim pemantau otsus Aceh, Papua dan DIY, diharapkan akan mendalami dan mungkin saja tim akan menyurati pihak-pihak terkait terkait masalah ini,” ujarnya seperti dilansir laman Rmol.com, Senin (11/9).
Minggu (10/9), Nasir menghadiri penandatanganan memorandum oleh keturunan para raja, majelis masyarakat adat aceh dan tokoh ulama di Gampong Pande, Kutaraja, Banda Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Nasir menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus mendengarkan aspirasi masyarakatnya. “Harus segera mendengar aspirasi ini dan tentunya harus ada upaya komunikasi untuk mendialogkan persoalan ini tidak ada pihak yang jalan masing-masing,” tegas anggota Komisi III DPR dapil Aceh ini.
Ia berharap moratorium sampai masalah aspirasi ini dikelola oleh pemerintah pusat dan Pemda. Kata Nasir, sekecil apapun aspirasi yang disampaikan masyarakat harus didengar dan dibicarakan bersama-sama sehingga ada kemaslahatan.
“Karena tujuan pembangunan iti bukan hanya pembangunan fisik tapi pembangunan mental dan spritual karena kita harus ingatkan itu, masih banyak lahan lain kenapa kok tetap disini, itu yang harus dijawab oleh pemerintah,” pungkasnya.
Sekadar info, lokasi proyek IPAL milik Pemerintah Kota Banda Aceh itu merupakan kawasan situs sejarah. Lokasi proyek IPAL telah masuk dalam areal cagar budaya seluas 61 hektare sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.
Diperkirakan ada ratusan makam masih berada di lokasi tersebut. Kebanyakan makam-makan kuno di kawasan itu milik para ulama yang diperkirakan dari abad 16 sampai dengan 18 Masehi. Bahkan lokasi ini pernah menjadi peradaban perkembangan Islam di Asia Tenggara. []
