Jakarta (KANALACEH.COM) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempertanyakan tujuan digelarnya reuni akbar alumni 212.
Wiranto mengatakan, aksi 212 pada 2 Desember tahun lalu diadakan untuk menuntut proses hukum terhadap gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan agama.
Menurut Wiranto, aksi tersebut juga erat hubungannya dengan kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 yang sudah menghasilkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai pemenangnya.
“Dan tatkala pilgub DKI selesai dan menghasilkan suatu keputusan gubernur dan wakil gubernur DKI dan sudah dilantik, sebenarnya hal-hal yang bersifat temporer itu sudah selesai,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11).
“Beda dengan reuni sekolah, reuni universitas, paguyuban-paguyuban yang bersifat permanen, itu saya kira lazim. Tapi kalau ada satu gerakan bersifat temporer situasional kemudian mengadakan reuni dan alasannya saya belum tahu,” ucap Wiranto.
Mantan Panglima ABRI ini pun menilai bahwa reuni 212 bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Apalagi jika acara tersebut mengerahkan massa dalam jumlah yang banyak.
“Kami sayangkan bahwa akan mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat dari daerah kan butuh biaya, butuh waktu dan mengganggu aktivitas mereka di daerah. Mungkin pekerjaannya ditinggalkan, penghasilannya akan kurang,” kata dia.
Wiranto mengatakan, ia akan segera bertemu dengan para tokoh alumnus 212 untuk menanyakan apa tujuan kegiatan reuni tersebut. Sementara terkait izin acara, Wiranto mengatakan bahwa hal tersebut adalah wewenang kepolisian.
“Maka sebenarnya pada situasi sekarang ini lebih baik kita menjaga satu kondisi yang kondusif yah menjaga stabilitas politik karena kita akan menyongsong pilkada. Di 171 daerah dan itu besar sekali,” kata dia. [Kompas.com]
