Jakarta (KANALACEH.COM) – Menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus menjadi wasit yang adil dalam mengawasi segala bentuk politisasi dalam setiap siaran di televisi dan radio. DPR RI berharap KPI menunjukkan integritasnya dalam mengawasai tendensi yang ada dalam media.
“Kita semua ketahui bersama, saat ini sudah masuk tahun politik, pasti ada subjektivitas itu. Perlu ada integritas dari KPI. Kami berharap besar pada KPI, diakui secara tidak langsung, KPI ini juga menjadi penentu arah ke mana bangsa ini akan dibawa,” kata Anggota Komisi I DPR Bachtiar Aly dalam kerja dengan KPI di Jakarta, Selasa (30/1).
Anggota dewan dari Dapil I Aceh ini berharap KPI bisa menjadi filter bagi pemberitaan dan opini yang kurang baik. KPI harus mampu mendesain dan menyebarkan opini publik yang objektif dan mampu dicerna oleh masyarakat.
Bachtiar juga mengingatkan kepada KPI agar memasukkan unsur ideologi kebangsaan dalam pengawasannya terhadap media-media tersebut.
“Perlu diingat bahwa pengawasan juga perlu ada unsur ideologinya. Dalam program siaran media harus ada ideologi yang berpihak kepada Indonesia khususnya dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Ini sangat penting bagi kita semua terutama generasi penerus bangsa,” tegas politisi NasDem ini.
Sehingga, lanjutnya, jangan sampai program siaran di media tersebut lebih cenderung mengikuti kepentingan atau pola pikir pemilik perusahaan media.
Maka, Bachtiar meminta agar KPI lebih bertindak tegas jika dalam penilaian ditemukan ada media yang kurang tepat dalam menyiarkan program siarannya.
“Apakah corporate culture media kita ini identik dengan pemilik TV tersebut. Bisa saja penonton kita di-brainwash, maka saya kira KPI harus bisa intervensi di sana,” ujarnya.
Awasi siaran mengandung LGBT
Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk jeli memperhatikan dan mengawasi isi siaran yang mengandung backing mind LGBT atau pesan-pesan dari asing.
“Tidak hanya gambar yang dilihat, tapi tolong lihat skenario di belakang alur cerita itu. Sebab kalau kita tidak jeli, ada pesan simbol-simbol terlarang yang samar di dalamnya,” ujarnya dalam ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Selasa (30/1).
Sebagai contoh, lanjut politisi NasDem ini, ada acara yang menyiarkan permainan yang memasukkan ideologi lain atau simbol yang terlarang.
“Saya dulu pernah nonton film anak-anak Teletubies yang mengatakan “berpelukan”. Saya selidiki loh, ini pesan halus yang mencerminkan LGBT. Jadi itu saya minta awasi backing mind-nya yang terselubung dari isi siaran itu,” tuturnya.
Selain itu, banyak terjadi siaran-siaran yang hanya dibuat bercanda. Sehingga hampir semua televisi di luar televisi berita terkesan hanya berisi gurauan bahkan sampai melecehkan. “Nah ini saya minta harus diberikan sanksi,” tegasnya.
Supiadin juga berharap KPI lebih memperhatikan siaran di perbatasan. Hal ini agar daya tarik masyarakat dan proses asimilasi warga di perbatasan yang suka meniru negara tetangga daripada negaranya sendiri, bisa diatasi. [Aidil/rel]
