Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta Pemerintah Kota Banda Aceh melalui instansi terkait untuk segera melakukan sosialisasi tata cara panyaluran santunan kematian dan melahirkan bagi warga Kota Banda Aceh.
Anggota badan anggaran DPRK Banda Aceh, Zulfikar Abdullah menyebutkan, santunan kematian dan melahirkan merupakan janji dari Walikota-Wakil Walikota Banda Aceh periode 2017-2022 yang harus segera ditunaikan, mengingat APBK 2018 sudah disahkan dan untuk program tersebut sudah dialokasikan anggarannya untuk tahun 2018.
“APBK sudah disahkan, anggarannya sudah dialokasikan dan ini merupakan program unggulan pemerintahan Aminullah-Zainal. Kita harapkan program santunan kematian dan melahirkan sudah bisa segera disalurkan, sebelum disalurkan harus disosialisasikan tata cara pengajuan oleh masyarakat,” ujar Zaulfikar, Senin (9/2).
Dia menambahkan, memasuki bulan kedua tahun anggaran 2018 selayaknya Walikota sudah memberikan informasi yang utuh kemasyarakat terkait program tersebut, mengingat secara dejure sudah mendapatkan pengesahan dari DPRK dan tidak mendapatkan hambatan ketika APBK Banda Aceh 2018 dievaluasi oleh Gubernur Aceh.
Zulfikar mengakui, selama ini beberapa warga kota mempertanyakan kepadanya terkait realisasi janji kampanye walikota dan wakil walikota kapan bisa diterima oleh warga.
“Ketika reses I tahun 2018 pekan lalu saya bertemu warga dibeberapa lokasi terpisah dan pertanyaan yang banyak ditanyakan warga adalah kapan dan bagaimana cara agar warga dapat merasakan program santunan kematian dan kelahiran tersebut,” katanya.
Dirinya, kata Zulfikar, hanya dapat menjawab bahwa secara kebijakan anggaran program tersebut sudah disetujui oleh DPRK bersama eksekutif dan anggarannya sudah tersedia, sementara secara teknis menjadi tanggung jawab eksekutif dalam hal ini walikota dan jajarannya. [Aidil/rel]
