Parameter Institute: Pergub APBA lebih masuk akal

Parameter Institute: Pergub APBA lebih masuk akal
Direktur Parameter Institute, Iqbal Ahmady. (Dok. Facebook)
--Ads--
loading...

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pengesahan APBA 2018 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dinilai lebih masuk akal dibandingkan bila disahkan dengan Qanun. Sebab, Pergub APBA telah memenuhi aspek filosofis dari sebuah kebijakan pemangku kekuasaan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Parameter Institute, Iqbal Ahmady dalam siaran persnya yang diterima Kanalaceh.com, Rabu (7/3).

“Pergub APBA menjadi alternatif terbaik ditengah kebuntuan komunikasi. Apalagi, kebutuhan rakyat Aceh telah mendesak untuk segera dipenuhi,” ujarnya.

Ads

Namun, Iqbal menilai pihak Gubernur Aceh dan TAPA sebenarnya juga masih kurang mampu menyakinkan publik akan motif kepentingan Pergub APBA, terutama dalam aspek teknis kebijakan anggaran.

“Tetapi argumentasinya (Pergub APBA) lebih logis,” ujar Iqbal yang juga Dosen FISIP Unsyiah.

Iqbal pun menjelaskan bahwa Pergub APBA merupakan solusi, karena ia menilai pihak DPRA gagal menjelaskan kepada publik mengenai alasan substantif kenapa penting sekali APBA harus melalui mekanisme Qanun.

“Mereka (DPRA) sampai sekarang tidak memberikan informasi secara terbuka tentang konsep ideal kebijakan yang mereka tawarkan dalam Rancangan APBA versi mereka. Jadi jangan salahkan publik menilai jika motif tersembunyi para anggota dewan hanya kepentingan dana aspirasi demi menghadapi Pemilu 2019,” jelasnya.

Iqbal pun meminta parameter yang dipakai untuk merancang APBA harus jelas dan terarah seperti permasalahan kemiskinan, penggangguran, pendidikan, pembangunan dan hal penting lainnya.

“Para pemangku kuasa pengelolaan anggaran harus menjadi pihak ‘pendistribusi kemakmuran dan kesejahteraan’ bagi rakyat,” kata alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Iqbal berharap, keterlambatan pengesahan anggaran harus segera diakhiri karena merupakan kinerja yang kontra produktif. “Demi menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh yang menjadi tanggung jawab para pemangku kekuasaan,” harapnya. [Aidil/rel]

Ads