Langsa (KANALACEH.COM) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa melantik dan mengambil sumpah 15 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 198 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Aula Gedung Convention Hall Vitra Tirta, Kota Langsa, Jumat (9/3).
Acara pelantikan PPK dan PPS ini dihadiri Sekda Kota Langsa, Wakapolres Langsa, Ketua Pengadilan Negeri, para Kepala Dinas, para Camat, Kapolsek, Danramil dan sejumlah tokoh masyarakat dalam
wilayah hukum Kota Langsa.
M Dahlan selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan, terima kasih terhadap para pihak yang telah turut berpartisipasi dan mendukung proses rekrutmen petugas adhoc, sehingga dapat berjalan lancar yang akhirnya telah dapat ditetapkan 15 orang anggota PPK dan 198 orang anggota PPS.
Selanjutnya Ketua KIP Kota Langsa, Agusni usai melantik anggota PPK dan PPS terpilih mengatakan, para PPK dan PPS ini diharapkan dapat mempedomani setiap tahapan program dan jadwal Pemilu 2019.
Menurut Agusni, tahapan pemilu tentu memerlukan konsentrasi para anggota PPK dan PPS agar pemilu tidak terganggu dan dapat berjalan dengan lancar.
“Sebagai anggota PPK dan PPS harus memperhatikan beberapa hal dalam melaksankan tugas pokok sesuai UUD,” katanya.
Beberapa diantaranya, sebut Agusni, adalah menjaga kerahasiaan guna mencegah penyimpangan, mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi hingga tidak menerima atau menawarkan janji kepada siapa saja yang dikira atau patut diduga berkaitan dengan pemilihan umum.
“Kami meyakini sumpah dan janji yang telah diambil dapat dijalankan dengan sepenuh hati,” imbuh Agusni.
Sementara Walikota Langsa yang diwakili Sekretaris Daerah Kota, Syahrul Taeb dalam arahannya mengatakan kesuksesan Pemilu 2019 juga bergantung pada sejauh mana kapabilitas SDM penyelenggara Pemilu itu sendiri, sehingga PPK dan PPS memiliki beban untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik.
Syahrul Taeb juga mengingatkan, bahwa Pemilu 2019 akan berlangsung berat. Maka, PPK dan PPS harus tetap menjaga profesionalitas, integritas dan netralitas sehingga pelaksanan Pemilu tetap bisa berlangsung dengan lancar dan sukses. [Erza]
