Lapas Lambaro over kapasitas

Petugas berpatroli di Lapas Lambaro paska kaburnya 113 Napi. (ist)
--Ads--
loading...

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya over kapasitas. Kapasitas lapas hanya 380 penghuni, sementara saat ini sudah mencapai 727 narapidana.

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh, Agus Toyib tak menampik bahwa lapas Lambaro penuh dan sudah over kapasitas, bahkan penghuninya sudah dua kali lipat.

Baca: 113 napi lapas Lambaro kabur

Ads

“Kapasitas lapas ini 380, tapi penghuni sudah mencapai 727,” katanya pada wartawan saat mengunjungi Lapas lambaro, paskah kaburnya 113 napi, pada Jumat (30/11).

Namun, ia membantah bahwa karena over kapasitas Lapas, 113 napi kabur. Menurutnya, kondisi over ini hal yang wajar dan bahkan Lapas yang ada di daerah lain juga mengalami yang sama (over kapasitas).

Baca: 26 ditangkap, Polisi buru 87 napi lagi yang masih kabur

“Kondisi over ini juga merata di seluruh Aceh. Bahkan juga diwilayah lain, ini kondisi bagi pemasyarakatan kita sendiri yang over kapasitas,” sebutnya.

Meski begitu, membludaknya tahanan di Lapas Lambaro juga tidak diiringi dengan petugas jaga yang ada di dalam Lapas. Diketahui, saat napi kabur, hanya ada 12 petugas jaga yang ada di Lapas lambaro tersebut.

Baca: 113 napi yang kabur merupakan napi kasus narkoba

Sehingga mereka tidak mampu menghalau seratusan napi yang kabur dari dalam lapas. “Penjagaan ada, dan mereka terbagi -bagi ada di pos atas, pintu, nah ini jumlah yang lari terlalu banyak, jadi upaya pencegahan sulit dilakukan,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil meminta Kemenkumham untuk mengevaluasi secara total pengawasan dan pembinaan di Lapas Kelas II A Banda Aceh di Lambaro ini. Menurutnya, sudah dua kali kasus besar terjadi di Lapas ini.

Pertama, kerusuhan yang terjadi pada Januari 2018 lalu, yang dimana puluhan napi membakar Lapas dan mobil polisi. Kemudian, larinya 113 napi dengan cara mendobrak terali besi pada Kamis, 29 November 2018.

“Kami sudah menginstruksikan untuk dievaluasi secara total, jangan sampai ini terulang kembali,” sebutnya. [Randi]