Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pembangunan rumah dhuafa yang ditargetkan rampung pada tahun ini, kembali dipertanyakan. Pasalnya, hingga kini pembangunan itu belum di mulai. Sehingga, banyak masyarakat yang mempertanyakan pembangunan itu.
Anggota DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, mempertanyakan alasan batalnya pembangunan sebanyak 1.100 unit rumah bantuan Baitul Mal Aceh tahun 2019, yang diperuntukkan untuk penerima manfaat di seluruh kabupaten/kota se-Aceh.
“Banyak calon penerima rumah yang ikut mempertanyakan kenapa rumah yang sudah diverifikasi batal dibangun,”
“Informasi yang kami terima sudah diverifikasi tahun 2018 itu 1000 unit, sementara tahun 2019 ada 100 unit. DPA-nya sudah disahkan di APBA-P. Anehnya kenapa batal dieksekusi,” katanya melalui pesan tertulis yang diterima, Sabtu (23/11).
Pihaknya juga telah menyurati secara resmi terkait permasalahan rumah Baitul Mal yang sangat dinanti calon penerima itu. Bekas Ketua Banleg di DPRA ini juga menjelaskan, alokasi rumah pada Baitul Mal Aceh sudah melalui seluruh tahapan evaluasi, verifikasi, dan rapat kordinasi termasuk dengan asosiasi kontruksi, asosiasi konsultan, LPJK.
Bahkan Dewan Syariah Baitul Mal juga sudah setuju dibangun tahun 2019 ini. Setelah itu, kata Al-Farlaky, sekretariat Baitul Mal juga telah memerintahkan untuk langkah-langkah pekerjaan, seperti validasi ulang ke 24 kabupaten/kota, menetapkan tim pengelola, berkonsultasi dengan ULP, selanjutnya pokja untuk pembangunan rumah sudah ada yang ditetapkan berdasarkan wilayah-wilayah.
“Validasi 23 kabupaten/kota selesai dilakukan, daftar perusahaan sudah disampaikan ke ULP, namun tiba-tiba informasi yang beredar pembangunan pending dan batal dieksekusi, kenapa ?,” tanya Iskandar Al-Farlaky.
Dikatakannya, rumah bantuan Baitul Mal Aceh per-unitnya senilai Rp 80 juta. Pagu uang untuk 1.100 mencapai Rp 88 Miliar.
“Masyarakat sudah pasti memiliki pertanyaan yang sama. Apalagi bagi mereka yang sekarang sangat berharap rumahnya bisa segera dibangun oleh pihak Baitul Mal. Kita berharap ada penjelasan yang objektif dan bisa segera dikerjakan demi kepentingan masyarakat banyak,” demikian Iskandar Usman Al-Farlaky. [Randi/rel]
