JAKARTA (KANALACEH.COM) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah bakal memberlakukan sertifikasi bebas virus corona bagi tiap warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia. Sertifikat ini sebagai bagian pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia.
Rencana ini merespons dua WNI asal Depok, Jawa Barat positif virus corona diduga karena tertular dari WN Jepang asal Malaysia saat berkunjung ke Indonesia.
“Bahkan mungkin juga kita akan menerapkan sertifikasi bebas korona, dan kita juga akan meneliti jejak perjalanan kemana saja dia dan dari mana saja,” kata Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/3).
Ma’ruf mengatakan, pemerintah juga akan melakukan pengetatan lalu lalang orang-orang, termasuk wisatawan mancanegara maupun WNI-WNI yang pulang ke Indonesia. Pengetatan dilakukan di pintu-pintu masuk, baik itu jalur udara, laut, maupun darat.
“Pokoknya kita akan memperketat masuknya wisman atau juga WNI yang pulang dari luar negeri akan kita perketat. Itu saya kira,” kata dia.
Selain upaya perketat pintu masuk ke Indonesia, Ma’ruf menyatakan pemerintah juga telah menyiapkan 135 rumah sakit rujukan bagi pasien positif virus corona di seluruh Indonesia. Rumah sakit itu diklaim sudah dilengkapi pelayanan kesehatan berstandar WHO untuk menangani virus corona.
“135 RS yang dilengkapi dengan kamar isolasi yang memenuhi standar atau protokol WHO, kalau terjadi apa-apa,” kata dia.
Tak hanya itu, Ma’ruf menjamin pemerintah juga sudah menyediakan persediaan kebutuhan pokok dan obat-obatan bagi masyarakat. Hal itu bertujuan agar masyarakat tak panik dalam menghadapi isu virus corona.
“Masyarakat tidak perlu panik, kemudian memborong ini memborong itu. Saya kira itu tidak perlu, karena pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebutuhan dalam jangka panjang,” kata dia.
Sebelumnya sejumlah pihak mempertanyakan pengawasan di bandara terhadap orang-orang yang tiba datang ke Indonesia. Pengawasan terhadap lalu lalang orang dinilai masih sekadarnya, terutama ketika seorang WN Jepang asal Malaysia berkunjung ke Indonesia dan dinyatakan positif virus corona sekembalinya ke Malaysia.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengakui WN Jepang yang diduga menjadi penular dua WNI positif virus corona itu bisa masuk-keluar Indonesia karena tidak terdeteksi pemeriksaan suhu di bandara. Pasalnya, ia tidak dalam kondisi demam ketika datang maupun pulang dari Indonesia.
Susun Protokol Penanganan Corona
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyusun protokol penanganan penyebaran virus corona. Hal ini telah dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Staf Presiden, Rabu (4/3).
Protokol penanganan ini nantinya akan dijalankan oleh tiap kementerian/lembaga yang berwenang.
“Protokol ini harus disebar. Ini merupakan instruksi presiden, kita serius,” ujar Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Moeldoko mengatakan, pelaksanaan protokol ini meliputi sejumlah tahapan. Pertama, penyusunan protokol penanganan kasus corona dari orang dalam pemantauan (ODP) hingga sehat kembali. Kemudian langkah kedua, membentuk protokol penanganan orang-orang yang masuk dari luar negeri di beberapa pintu perbatasan.
“Terkait hal ini, presiden sudah menekankan ada sebanyak 135 pintu masuk di wilayah perbatasan,” katanya.
Ketiga, lanjut Moeldoko, menyusun protokol komunikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Terakhir, pembentukan protokol pendidikan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Misalnya, melalui akses atau jaringan pesantren-pesantren dan sebagainya. Selain itu, Dirjen Bea Cukai juga perlu menjelaskan kelangkaan bahan baku impor masker,” jelas Moeldoko.
Ia menegaskan protokol penanganan ini perlu disusun agar terjadi keselarasan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam menghadapi kasus corona. “Ini yang harus kita atur, jangan sampai berbeda ucapan dari gubernur atau walikota,” tuturnya
Rakor ini dihadiri beberapa menteri dan pejabat di antaranya, Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono, dan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ary Dwipayana. [sumber: CNN]
