Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesalkan sikap Badan Narkotika Nasional yang tidak mendukung wacana legalisasi ganja medis.
“Pernyataan Kabid Humas BNN yang menyatakan wacana qanun legalisasi ganja di Aceh sudah terputus karena mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pernyataan yang seolah-olah membungkam mulut kami sebelum diberi kesempatan berdialog,” kata Ketua Komisi V DPR Aceh, Rizal Falevi Kirani saat diwawancara, Selasa (4/10).
Kata Rizal, sejak wacana legalisasi ganja medis ini bergulir BNN selalu menunjukkan sikap menolak keras dan seakan tidak terbukti untuk berdiskusi.
“Padahal masyarakat, pemerintah, bahkan DPR sebagai pembuat undang-undang, paling tidak sudah mau membuka ruang dialog,”
Baca: BNN Pastikan Tak Ada Celah Legalisasi Ganja Untuk Medis
“Kami tidak tahu apa kepentingan BNN yang seakan ingin agar pemanfaatan ganja selalu dilarang di negeri ini, tapi yang jelas kepentingan rakyat Aceh tak akan berhenti kami perjuangkan,” katanya.
Dirinya menyebutkan bahwa tugas dan amanat sebagai anggota DPRA adalah menampung aspirasi masyarakat Aceh, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat Aceh pasti dan harus disuarakan dan diperjuangkan.
“Bahkan jika ada kebijakan nasional yang bisa menghambat kepentingan masyarakat Aceh, pasti akan kami kaji dan cari jalan politik dan konstitusionalnya agar dapat kami jembatani. Karena bagi kami di Aceh, qanun adalah perangkat hukum kami yang berpotensi untuk dapat menjembatani kepentingan tersebut,” kata Rizal.
Apalagi, lanjut dia, perjuangan ibu Santi Warastuti beberapa waktu lalu agar anaknya bisa mendapatkan pengobatan ganja medis telah mengunggah jutaan hati rakyat Indonesia.
“Bahkan hal ini juga mendapat perhatian DPR RI, Wakil Presiden hingga Menteri Kesehatan yang pada akhirnya mengeluarkan Permenkes agar penelitian tentang pemanfaatan tanaman ganja untuk kepentingan medis bisa dilakukan segera,” katanya.
