Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Polda Aceh menyiapkan 3.414 personel untuk ditempatkan di 30 pos pengamanan serta 27 pos pelayanan untuk mengamankan hari raya Idul Fitri 1444 hijriah tahun 2023.
Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar mengatakan, pemerintah telah menetapkan perubahan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1444 hijriah, yang sebelumnya 4 hari menjadi 5 hari dan diperkirakan potensi perjalanan mudik lebaran 2023 akan naik secara signifikan.
Prediksi peningkatan mobilitas lebaran tahun 2023 itu diambil berdasarkan hasil survey badan kebijakan transportasi, yaitu jumlah pemudik tahun 2022 sebanyak 85,5 juta orang dan tahun 2023 diperkirakan 123.8 juta orang. Artinya terjadi peningkatan pemudik 38.3 juta orang atau naik 44,79 persen.
Mantan Kapuslabfor Polri itu juga menegaskan, bahwa Presiden Jokowi telah mengingatkan semua pihak mengantisipasi lonjakan dan mengkalkulasi dengan matang persiapan mudik lebaran tahun 2023.
Faktor lain yang berpotensi mempengaruhi peningkatan tersebut adalah dicabutnya aturan PPKM seluruh Indonesia, perekonomian mulai membaik, tidak adanya larangan atau pengetatan pelaku perjalanan dan mudik sudah menjadi tradisi masyarakat.
Sehubungan dengan hal di atas, sambungnya, untuk pengamanan hari raya Idul Fitri 1444 hijriah, Polda Aceh akan menggelar Operasi Ketupat Seulawah 2023 selama 14 hari yang tujuannya untuk menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan hari raya Idul Fitri 1444 hijriah serta terwujudnya kamseltibcarlantas selama libur lebaran.
Jenderal bintang dua itu juga merincikan, bahwa keseluruhan kekuatan pengamanan terdiri dari Polri 1.670 personel, TNI 381 personel, Dishub 287 personel, Pol PP 272 personel, Jasa Raharja 49 personel, Damkar/SAR 223 personel, PMI 87 personel, Dinkes 150 personel, Orari Senkom 127 personel, ASDP/Adpel 33 personel, PLN 50, Angkasa Pura 16 personel dan Dinas PU 69 personel.
Mengingat banyaknya masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada saat libur lebaran, Ahmad Haydar meminta agar seluruh jajaran berkonsentrasi penuh untuk menempatkan personel di titik-titik lintasan yang dilalui masyarakat seperti terminal, pelabuhan, objek wisata, pusat perbelanjaan, dan sebagainya.
“Hal ini harus diantisipasi dan lakukan mapping untuk mengetahui potensi kerawanan kemacetan, laka lantas dan tindak pidana, sehingga penggelaran personel dan cara bertindak akan tepat sasaran,” ujarnya.
Kemudian, katanya lagi, yang perlu diwaspadai adalah terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.
Jajaran di kewilayahan harus menyusun dan merencanakan serta memetakan titik-titik lokasi rawan bencana untuk antisipasi dan percepatan penanggulangan serta pengurangan resiko.
“Bencana alam merupakan tanggung jawab semua pihak, sehingga perlu adanya peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menganstisipasi terjadinya bencana alam, tingkatkan komunikasi dan koordinasi antar stakeholder terkait cara bertindak secara terpadu,” ulasnya.
