Kadisdik Aceh Tengah Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Permainan Edukasi

Kadisdik Aceh Tengah Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Permainan Edukasi. (ist)

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah berinisial US ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan alat permainan edukasi TK/Paud tahun anggaran 2019.

Plh Kasipenkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis mengatakan, penahanan tersangka merupakan pengembangan penyidikan setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan alat bukti yang cukup dalam kasus tersebut.

“Sudah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan inisial US yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Disdikbud,” kata Ali Rasab Lubis kepada wartawan, Senin, 24 Juli 2023.

Kemudian US ditahan di Rutan Kelas IIB Takengon, Aceh Tengah oleh tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. “Penahanan tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan alat bukti yang cukup,” ujar Ali.

Selain US, sebelumnya jaksa juga sudah menahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Disdikbud Kabupaten Aceh Tengah berinisial RUS, Kemudian MJ selaku pihak rekanan yang menjabat sebagai Direktur CV MI dan AS sebagai direktur perusahaan.

Kasus itu bermula saat pemerintah menganggarkan Rp 2,47 miliar untuk pengadaan alat permainan edukasi untuk di tempatkan di TK dan Paud di Kabupaten Aceh Tengah. Anggaran tersebut berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Hanya saja pengadaan alat permainan tersebut tidak sesuai spek dan ada dugaan markup dari pagu anggaran yang disediakan.

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, ditemukan kerugian negara sebesar Rp1 miliar pada proyek pengadaan alat permaianan edukasi tersebut.

Mereka bakal disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Related posts