(KANALACEH.COM) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung turut merespons soal kebijakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem yang bakal menghapus sistem barcode (QR Code) dalam pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina di wilayahnya.
Menanggapi hal itu, Yuliot justru mempertanyakan kebijakan Mualem, khususnya soal distribusi BBM subsidi.
Pasalnya, QR Code jadi salah satu upaya pendistribusian BBM subsidi dari Pertamina.
“Itu nanti distribusinya bagaimana?” kata Yuliot singkat kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2).
Secara terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan bahwa pihaknya menghormati pernyataan Gubernur Aceh tersebut.
Namun, pihaknya membeberkan bahwa pembelian BBM Subsidi, yaitu Biosolar dan Pertalite menggunakan barcode ini merupakan salah satu suatu upaya menjaga BBM subsidi tepat sasaran.
Heppy juga mengatakan upaya itu pun dilakukan Pertamina sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah untuk program subsidi tepat.
“Di mana dengan mekanisme pencatatan elektronik ini Pertamina dapat melaporkan kepada Pemerintah siapa pengguna bbm bersubsidi,” kata Heppy, Jumat (14/2).
Tak hanya itu, dengan adanya barcode ini juga memudahkan, Pertamina untuk melakukan penelusuran jika ada penyelewengan-penyelewengan BBM subsidi di lapangan.
Bahkan, pihaknya memastikan barcode hanya berlaku untuk kendaraan roda empat atau lebih yang masih menggunakan BBM subsidi.
“Penggunaan Barcode tidak berlaku untuk kendaraan roda dua dan pembelian BBM Nonsubsidi,” katanya. [Jawapos]
