Warga Swadaya Buka Jalan Enang-Enang, BPJN Baru Jadwalkan Pembangunan 2027

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh memastikan penanganan jalan dan jembatan Enang-Enang di jalur Takengon-Bireuen telah masuk dalam program pembangunan tahun 2027.

Namun, pemerintah belum merekomendasikan jalan darurat yang dibangun warga untuk dilalui kendaraan roda empat maupun kendaraan bermuatan berat.

Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke lokasi dan bertemu dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat menyusul ramainya sorotan publik terhadap kondisi jalan tersebut.

“Enang-Enang sebenarnya sudah kami programkan untuk dibangun pada 2027. Kami juga sudah turun ke lokasi, bertemu dengan masyarakat yang membangun jalan darurat itu,” kata Zulkarnaini kepada wartawan, Minggu, 14 Juni 2026.

Menurutnya, jalan darurat tersebut dibangun secara swadaya oleh warga yang ingin tetap dapat mengakses kebun dan aktivitas sehari-hari menggunakan sepeda motor.

Meski demikian, BPJN belum dapat memberikan jaminan keamanan terhadap konstruksi jalan tersebut, terutama untuk kendaraan roda empat dan kendaraan dengan muatan berat.

“Untuk sementara kami belum bisa merekomendasikan kendaraan bermuatan tinggi melewati Enang-Enang. Kami juga belum bisa menjamin keamanan kendaraan roda empat yang melintas jalan darurat itu,” ujarnya.

Ia menegaskan pembangunan kembali jalan dan jalan Enang-Enang memerlukan kajian teknis khusus mengingat statusnya sebagai infrastruktur jalan nasional.

Zulkarnaini menjelaskan ruas Jalan Enang-Enang yang berada di jalur Takengon-Bireuen merupakan jalan nasional, sehingga kewenangan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikannya berada di bawah pemerintah pusat.

Sebelumnya, warga Kecamatan Pintu Rime Gayo mengambil inisiatif membersihkan material longsor yang menutupi badan Jalan Enang-Enang. Masyarakat bahkan menyewa satu unit ekskavator secara swadaya untuk membuka kembali akses jalan yang terputus.

Alat berat tersebut mulai beroperasi sejak 26 Mei 2026. Langkah itu dilakukan karena warga menilai penanganan dari pemerintah pusat berjalan lambat, sementara jalur tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan kawasan Dataran Gayo dengan wilayah pesisir Aceh.

Selama akses utama belum dapat digunakan secara normal, arus lalu lintas kendaraan dialihkan melalui jalur Simpang Lancang-Wih Porak

Related posts