Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak Pemerintah Aceh secara terbuka mengakui keterbatasan kapasitas daerah dalam menangani percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis.
Koalisi menilai Pemerintah Aceh tidak boleh terus menunggu kebijakan pemerintah pusat tanpa menyampaikan secara transparan kondisi anggaran dan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Alfian, mengatakan ketidakjelasan kebijakan anggaran berpotensi membuat dokumen percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi hanya menjadi rencana tanpa realisasi yang terukur.
Menurutnya, klaim pemerintah mengenai ketersediaan anggaran sekitar Rp100 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana ekologis di Sumatra belum disertai kejelasan mengenai pos anggaran dan mekanisme realisasinya.
“Klaim pemerintah telah sepakat kurang lebih Rp100 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana ekologis Aceh-Sumatra hanya ruang hampa. Nampaknya saja besar, tapi tidak ada kejelasan di mana pos anggaran tersebut dalam kebijakan negara,” kata Alfian, Jumat, 13 November 2026.
Baca: Jelang Satu Tahun Bencana Ekologi Aceh, Pemerintah Masih Sibuk dengan Klaim-klaim
Koalisi bahkan menduga sebagian anggaran yang diklaim untuk pemulihan bencana merupakan program rutin tahunan pemerintah yang tetap akan dikucurkan ke daerah meskipun tidak terjadi bencana.
Dugaan tersebut, kata Alfian, merujuk pada dokumen matriks rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Provinsi Aceh 2026-2028. Dalam dokumen itu, koalisi menemukan sejumlah program yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pemulihan bencana ekologis.
Alfian mengatakan ketidakjelasan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap pemenuhan hak masyarakat korban bencana. Padahal, kebutuhan pemulihan meliputi pembangunan infrastruktur, perbaikan rumah warga, pemulihan fasilitas publik, produktivitas pertanian, hingga perbaikan lingkungan membutuhkan pembiayaan besar.
Di sisi lain, kapasitas fiskal Pemerintah Aceh dinilai memiliki keterbatasan untuk menanggung seluruh kebutuhan pemulihan tersebut.
Karena itu, koalisi meminta Pemerintah Aceh membuka secara transparan kondisi kemampuan anggaran daerah kepada publik. Pemerintah juga didesak menjelaskan jumlah anggaran yang telah dialokasikan, realisasi penggunaannya, program yang sudah berjalan, serta kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi.
“Jika Pemerintah Aceh tidak memiliki kemampuan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk menangani pemulihan secara menyeluruh, maka pemerintah harus berani menyatakan kondisi tersebut kepada Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Menurut Alfian, Pemerintah Aceh tidak seharusnya hanya mengikuti mekanisme pemerintah pusat tanpa menyampaikan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia bahkan meminta pemerintah daerah berani menyatakan ketidakmampuannya dan mengusulkan agar bencana ekologis Aceh-Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Jika tidak mampu, jangan hanya diam dan membuat laporan asal bapak senang (ABS). Segera angkat bendera putih dan minta Pemerintah Pusat menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional,” tegasnya.
Koalisi menilai permintaan penetapan status bencana nasional bukan bentuk kegagalan ataupun aib bagi Pemerintah Aceh. Sebaliknya, langkah tersebut dianggap dapat membuka ruang pengerahan dukungan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kapasitas nasional secara lebih terkoordinasi.
Mereka menegaskan keselamatan serta pemulihan kehidupan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun gengsi pemerintahan.
