Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, mendorong agar polemik penanganan kasus yang melibatkan mantan pejabat Inspektorat Banda Aceh jadi momentum untuk mengevaluasi dan menyempurnakan Qanun Hukum Jinayat.
Ia bahkan mengusulkan revisi regulasi tersebut dapat dimulai pada awal 2027.
Menurutnya, polemik yang berkembang di tengah masyarakat perlu disikapi secara jernih dengan terlebih dahulu memahami keseluruhan proses penanganan perkara.
Ia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan atau menyalahkan aparat penegak hukum tanpa mengetahui fakta dan tahapan yang telah dilalui.
Baca: Illiza Sebut Kejaksaan yang Nilai Unsur Liwath Kasus Eks Pejabat Inspektorat
“Perlu dilakukan tabayyun. Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, termasuk proses pemeriksaan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat,” kata Lem Faisal dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Qanun Hukum Jinayat yang diselenggarakan IKAMBA Banda Aceh di Aula Bapelkes, Banda Aceh, Jumat, 20 November 2026.
Lem Faisal mengakui, regulasi yang disusun manusia tentu memiliki keterbatasan dan dapat menghadapi persoalan baru seiring perkembangan masyarakat.
Menurutnya, jika terdapat peristiwa yang belum terakomodasi secara memadai dalam ketentuan yang berlaku, kondisi itu harus menjadi bahan evaluasi bersama.
“Jangan sampai aparat yang sudah bekerja sesuai tugasnya justru berada dalam posisi yang sulit karena keterbatasan aturan. Ini harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki regulasi ke depan,” katanya.
Lebih jauh, Lem Faisal mendorong agar pembahasan revisi Qanun Hukum Jinayat mulai dilakukan pada awal 2027.







