KANALACEH.COM | BANDA ACEH – Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengikuti Rapat Pembahasan Hasil Kegiatan Tata Batas Perubahan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), Rabu (11/11/2026), di Azana Oasis Hotel, Lueng Bata, Banda Aceh.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya koordinasi lintas instansi dalam membahas hasil kegiatan tata batas perubahan kawasan hutan, sekaligus mendukung penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan melalui mekanisme PPTPKH.
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, serta Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) selaku Koordinator Wilayah Kementerian Kehutanan di Provinsi Aceh.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Aminah, S.SiT., M.M., turut mengikuti pembahasan tersebut sebagai bentuk komitmen Kantor Pertanahan Abdya dalam mendukung koordinasi dan sinergi antarlembaga di bidang pertanahan dan kehutanan.
Aminah menyampaikan bahwa pembahasan hasil tata batas perubahan kawasan hutan merupakan tahapan penting dalam mendukung penyelesaian penguasaan tanah melalui mekanisme PPTPKH.
Menurutnya, koordinasi antara instansi pertanahan dan kehutanan diperlukan agar proses penataan kawasan hutan dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum atas penguasaan tanah masyarakat.
“Pembahasan hasil tata batas ini menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian penguasaan tanah melalui mekanisme PPTPKH. Kami berharap koordinasi dan sinergi antarlembaga dapat terus diperkuat sehingga proses penataan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Aminah.
Ia menambahkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya siap mendukung proses penyelesaian penguasaan tanah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui rapat ini, diharapkan hasil kegiatan tata batas perubahan kawasan hutan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta kepastian hukum atas tanah.
