Amerika Serikat dan Rusia segera menandatangani perjanjian mengenai serangan udara di Suriah. Perjanjian ini akan mengatur prosedur serangan udara bagi keduanya.
Seorang pejabat pertahanan AS yang tak bersedia disebutkan namanya mengatakan, nota kesepakatan tersebut sudah hampir rampung.
“Kami hampir merampungkan nota kesepakatan yang akan mengatur prosedur untuk meningkatkan keselamatan udara,” katanya seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 15 Oktober 2015.
Menurut pejabat tersebut, perjanjian tersebut disepakati setelah melalui tiga kali pembicaraan melalui video, dan akan segera ditandatangani dan diimplementasikan dalam beberapa hari mendatang.
Kesepakatan ini akan fokus untuk menentukan peraturan sehingga pilot masing-masing armada tidak saling menabrak satu sama lain ketika menjalankan tugasnya. Juru bicara Pentagon, Kapten Jeff Davis, juga membenarkan kesepakatan ini.
“Kemajuan ini adalah hasil dari diskusi, yang ingin mengedepankan profesionalisme dan fokus hanya kepada prosedur keselamatan,” kata juru bicara Pentagon, Kapten Jeff Davis.
AS dan Koalisi Internasional yang dipimpinnya sudah lebih dari setahun memerangi kelompok militan ISIS di Suriah. Namun, pada 30 September 2015, Rusia mendeklarasikan akan membantu Koalisi Internasional untuk ikut memerangi ISIS.
Sejak itu Rusia beberapa kali meluncurkan roket dan rudal di wilayah Suriah. Aksi Rusia mendapat kecaman keras dari AS dan koalisinya, karena dianggap membela kepentingan Bashar al-Assad, dan bukan memerangi ISIS.
Keadaan mulai tidak terkendali saat Rusia menembakkan rudal jelajah ke Suriah dari Laut Kaspia. Pentagon mengatakan rudal tersebut terbang pada ketinggian yang sama dengan pesawat jet milik koalisi AS, padahal seharusnya rudal penjelajah terbang di ketinggian yang jauh lebih rendah daripada jet.
“Selalu dapat terjadi risiko jika ada yang tidak terkoordinasi di ruang pertempuran. Jarak pesawat koalisi dan pesawat Rusia sangat dekat,” ujar Kolonel Steve Warren, juru bicara koalisi pimpinan AS.
Selain akan mengatur lalu lintas udara, perjanjian tersebut juga akan mengatur prosedur operasi dasar, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, dan pilihan frekuensi radio untuk panggilan marabahaya dan ketinggian di mana pesawat tempur akan beroperasi.
Sumber : VIVA.co.id
