TAK terasa, perjalanan sepanjang tahun 2015 telah kita lewati bersama. Dan kini 2016 akan menjadi hari-hari yang akan kita tempuh kedepan. Sepanjang 2015, ada banyak kilas politik, ekonomi, yang mewarnai perjalanan masyarakat Aceh, dan tentu saja Pemerintah Aceh itu sendiri.
Beberapa peristiwa penting yang menjadi catatan kita adalah, di bawah Kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, Presiden RI Joko Widodo, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Aceh. Kehadiran regulasi ini, tentu telah lama dinanti seluruh komponen masyarakat Aceh, dan diharapkan dengan adanya peraturan ini, Pemerintah Aceh dapat mengoptimalkan kekayaan alam Aceh berupa minyak dan gas untuk kesejahteraan rakyat.
Perjuangan Aceh untuk mendapatkan PP Migas, bukanlah hal yang mudah, sebab aturan yang merupakan kewajiban Pemerintah pusat berdasarkan UUPA tersebut, telah diajukan rancangannya pada tahun 2007, dan dengan disahkan pada 2015, itu berarti dibutuhkan waktu 8 tahun untuk mendapatkannya. [red]
